Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menilai pembenahan ekosistem ketenagakerjaan di Indonesia tak bisa dilakukan pemerintah sendirian. Ia menekankan perlunya kerja sama lintas sektor agar sistem ketenagakerjaan menjadi lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan di tengah tekanan ekonomi global serta amanat konstitusi tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Menurut Yassierli, tantangan ketenagakerjaan saat ini masih cukup panjang dan tidak sederhana. Karena itu, ia meminta semua pihak terlibat aktif mencari solusi.
“PR kita masih panjang. Tantangan yang kita hadapi tidak sederhana dan memerlukan kerja bersama dari seluruh pihak,” ujarnya dalam Rapat Kerja Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) 2026 di Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Dalam kesempatan itu, ia menegaskan pemerintah tengah memusatkan perhatian pada peningkatan kualitas sumber daya manusia agar kebutuhan tenaga kerja selaras dengan permintaan industri. Salah satu fokus utamanya adalah penguatan keterampilan pekerja di sektor teknologi dan digital.
Yassierli menyebut pelatihan berkelanjutan, reskilling, dan upskilling menjadi instrumen penting untuk menjaga daya saing tenaga kerja. Ia juga mendorong serikat pekerja mengambil peran lebih strategis dalam meningkatkan kapasitas anggotanya.
“Penguatan kapasitas menjadi kunci agar tenaga kerja tetap relevan dan berdaya saing di tengah perubahan dunia kerja yang cepat,” katanya.
Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan juga berkomitmen memperkuat perlindungan bagi pekerja, memperketat pengawasan norma kerja, dan membangun sistem informasi pasar kerja yang terintegrasi. Kebijakan itu diarahkan untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan efektivitas penempatan tenaga kerja di berbagai daerah.
Yassierli turut menyoroti pentingnya mengubah hubungan industrial agar lebih progresif. Ia berharap relasi pekerja dan perusahaan tidak lagi sekadar hubungan kerja formal, tetapi berkembang menjadi kemitraan strategis yang mendorong produktivitas dan kesejahteraan bersama.
“Kita punya modal besar sebagai bangsa. Dengan gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah, tantangan yang ada bisa diselesaikan bersama,” ujarnya.
Sementara itu, Presiden KSPI sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan Said Iqbal menyatakan keyakinannya bahwa pemerintahan Prabowo dapat mewujudkan konsep negara sejahtera atau welfare state. Ia menilai keberhasilan tersebut sangat bergantung pada tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.
