Jakarta – Konsep dapur di sekolah atau *school kitchen* kini menguat sebagai solusi alternatif untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul maraknya kasus keracunan yang menimpa siswa. Ide ini mendapat dukungan penuh dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian, yang menilai pendekatan tersebut progresif dan sesuai semangat desentralisasi pendidikan.
Lalu Hadrian menjelaskan, *school kitchen* memungkinkan sekolah mengelola sendiri penyediaan makanan bergizi bagi para siswanya. Sistem ini diyakini meningkatkan kapasitas sekolah dalam mengatur kebutuhan nutrisi dengan standar yang ditetapkan, termasuk penilaian kelayakan dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Fleksibilitas menjadi salah satu keunggulan utama. Penerapan *school kitchen* memberi ruang bagi sekolah untuk menyesuaikan menu dengan ketersediaan bahan lokal dan kondisi geografis. Ini akan menjadikan program MBG lebih adaptif, berkelanjutan, serta mampu memaksimalkan potensi penggunaan bahan pangan di daerah.
“Sekolah di wilayah terpencil atau daerah agraris memiliki potensi bahan pangan lokal yang bisa dimanfaatkan. Dengan pendekatan *school kitchen*, kita bisa mengoptimalkan sumber dayanya dan juga meminimalkan kendala logistik,” kata Lalu Hadrian pada Jumat (17/10/2025). Ia juga memastikan Komisi X akan mengawal pembahasan regulasi dan alokasi anggaran dari APBN maupun APBD, serta memfasilitasi pelatihan manajemen dapur sekolah dan sanitasi pangan.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti telah menyatakan keprihatinan atas banyaknya siswa yang menjadi korban keracunan dalam program MBG. Mu’ti sendiri yang mengutarakan konsep *school kitchen* sebagai salah satu upaya perbaikan yang tengah dibahas lintas kementerian.
“Kami menyampaikan keprihatinan atas terjadinya peristiwa keracunan itu. Kami sudah beberapa kali rapat lintas kementerian untuk memperbaiki pelaksanaan MBG agar aman dan dapat terlaksana sesuai harapan Bapak Presiden,” ungkap Mu’ti pada Kamis (16/10/2025). Ia membuka peluang agar MBG tidak lagi dilaksanakan secara terpusat, melainkan melibatkan sekolah yang siap mengelola penyediaan makanan secara mandiri, tentu dengan syarat dan ketentuan BGN.
Meskipun demikian, Mu’ti menegaskan mekanisme *school kitchen* masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian. Kepastian pelaksanaannya akan dipastikan setelah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) baru yang menjadi dasar perubahan sistem pengelolaan dan pelaksanaan program MBG.
“Pada akhirnya, tujuan kita bersama adalah memastikan bahwa setiap anak mendapat asupan bergizi yang cukup agar tumbuh sehat dan siap belajar,” tutup Lalu. “Dari sudut pandang DPR, gagasan *school kitchen* adalah salah satu cara cerdas untuk mewujudkan MBG yang efektif dan berkelanjutan.”
