Jakarta – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan pertemuan strategis dengan jajaran pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta jajaran direksi baru Bursa Efek Indonesia (BEI) di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (18/6).
Pertemuan tersebut difokuskan pada sinkronisasi langkah pembenahan tata kelola pasar modal nasional seiring dengan suksesi kepemimpinan di BEI untuk periode 2026-2030.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa pihaknya telah mengoordinasikan sejumlah poin krusial terkait pengawasan sektor jasa keuangan dengan OJK dan manajemen baru BEI.
Menurut Dasco, penguatan tata kelola bursa menjadi prioritas utama agar integritas pasar modal Indonesia semakin terjaga di masa depan.
DPR menekankan perlunya peningkatan fungsi pengawasan oleh OJK untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas di lingkungan bursa.
“Kami telah menyampaikan kepada OJK agar ke depan fungsi pengawasan dapat berjalan lebih optimal,” ujar Dasco dalam konferensi pers yang digelar seusai pertemuan tersebut.
Ia menambahkan bahwa seluruh pihak telah mencapai kesepahaman mengenai langkah-langkah konkret yang akan ditempuh guna memperkuat struktur tata kelola bursa.
Selain Dasco, pertemuan tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, Sari Yuliati. Dari pihak otoritas pasar modal, hadir Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, serta Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi. Sementara dari sisi bursa, hadir Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik.
Dalam kesempatan yang sama, Friderica Widyasari Dewi secara resmi mengumumkan susunan tujuh anggota direksi BEI periode 2026-2030.
Jajaran direksi baru tersebut terdiri atas Jeffrey Hendrik sebagai Direktur Utama, Saidu Solihin sebagai Direktur Penilaian Perusahaan, Irvan Susandy sebagai Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa, serta Yulianto Aji Sadono sebagai Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan.
Selain itu, terdapat Abdul Munim sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko, Iding Pardi sebagai Direktur Pengembangan, serta Umi Kulsum sebagai Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum.
Friderica menjelaskan bahwa pemilihan direksi ini melalui proses seleksi ketat terhadap empat paket calon.
Sebanyak 28 kandidat telah menjalani serangkaian uji kemampuan dan kepatutan atau fit and proper test sebelum akhirnya ditetapkan tujuh orang yang dianggap paling kompeten di bidangnya.
Susunan direksi ini akan mulai berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BEI yang dijadwalkan berlangsung pada 29 Juni 2026.
Friderica berharap jajaran direksi yang baru terpilih dapat memegang teguh amanah dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik atau good corporate governance serta melanjutkan agenda reformasi integritas pasar modal.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keberlanjutan reformasi integritas merupakan perhatian utama seluruh pemangku kepentingan.
Harapannya, pasar modal Indonesia dapat bertransformasi menjadi ekosistem yang semakin kredibel bagi seluruh pelaku industri, mulai dari investor, emiten, hingga berbagai lembaga penunjang pasar modal, guna menopang pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
