Batam – Batam kembali disorot sebagai salah satu kawasan dengan daya ungkit besar bagi investasi nasional. Posisi geografisnya di jalur perdagangan internasional, status sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), dukungan industri manufaktur, konektivitas logistik, hingga akses ke pasar global dinilai menjadi keunggulan yang sulit ditandingi daerah lain.
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie mengatakan, sejak awal pemerintah memang menempatkan Batam sebagai kawasan yang diharapkan menjadi penggerak utama investasi, ekspor, industri, dan pertumbuhan ekonomi. Hal itu ia sampaikan saat memimpin Delegasi Kunjungan Kerja Banggar DPR RI ke BP Batam di Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat (3/7/2026).
Namun, Syarief mengingatkan bahwa keunggulan tersebut kini menghadapi tekanan baru. Batam harus bersaing dengan kawasan ekonomi lain di Asia Tenggara, termasuk Johor-Singapore Special Economic Zone, Vietnam, Thailand, dan Malaysia.
Karena itu, ia menilai Batam tidak bisa berjalan dengan pola lama. Kapasitas pelabuhan perlu diperkuat, sistem logistik harus dimodernisasi, layanan publik mesti didigitalisasi, dan koneksi antara kawasan industri dengan pelabuhan harus semakin terpadu.
“Batam perlu penguatan kapasitas pelabuhan, modernisasi sistem logistik, digitalisasi pelayanan, serta integrasi kawasan industri dan pelabuhan harus terus menjadi prioritas,” kata legislator Fraksi Partai NasDem itu.
Di sisi lain, BP Batam menyatakan tengah menyiapkan Batam agar tumbuh sebagai hub ekonomi digital regional yang kompetitif dan berkelanjutan. Untuk mendukung langkah tersebut, lembaga itu mengalokasikan anggaran Rp2,4 triliun yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Sekitar 65 persen anggaran digunakan untuk belanja publik. Adapun 35 persen sisanya diarahkan ke berbagai program strategis, termasuk pembangunan infrastruktur.
Dalam pertemuan itu, Anggota Banggar DPR RI Sugeng Suparwoto menekankan pentingnya pembangunan fasilitas penyimpanan LPG dan LNG di Batam. Menurut dia, fasilitas tersebut akan memperkuat posisi Batam sebagai hub sekaligus cadangan penyangga energi nasional.
Pandangan serupa juga disampaikan Anggota Banggar DPR RI Kamrussamad. Ia menilai dibutuhkan langkah terobosan agar Indonesia dapat menghindari deindustrialisasi dini dan jebakan pendapatan menengah atau middle income trap.
“Batam memiliki peran yang signifikan untuk mencapai tujuan tersebut. Karena itu, Batam harus menjadi lokomotif dalam mendorong peningkatan kontribusi sektor industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB),” ujarnya.
