LONDON, Gonesia.com – Andy Burnham resmi memegang kendali pemerintahan Inggris sebagai perdana menteri baru per Selasa (21/7/2026) guna mengakhiri periode volatilitas politik yang melanda negara tersebut selama satu dekade terakhir.
Mantan Wali Kota Greater Manchester ini menerima mandat resmi dari Raja Charles III di Istana Buckingham setelah Keir Starmer secara resmi meletakkan jabatannya sebagai pemimpin pemerintahan.
Transisi kekuasaan ini menempatkan Burnham sebagai perdana menteri ketujuh Inggris dalam kurun waktu sepuluh tahun, sebuah catatan yang menyoroti instabilitas sistemik di negara tersebut.
Proses pergantian ini diawali dengan langkah Keir Starmer yang mendatangi 10 Downing Street untuk mengakhiri masa kepemimpinannya setelah menghadapi tekanan internal yang masif.
Dilansir dari ABC News, Starmer menyatakan, “Hari ini saya datang untuk menawarkan pengunduran diri saya dan menutup babak perjalanan saya sebagai perdana menteri. Pekerjaan saya telah selesai.”
Keputusan mundur tersebut diambil setelah Starmer gagal meredam kritik publik terkait kinerjanya yang dinilai tidak mampu membawa perubahan ekonomi secara cepat.
Kehilangan lebih dari 1.000 kursi Partai Buruh dalam pemilihan lokal Mei 2026 menjadi titik balik yang mempercepat keruntuhan dukungannya di internal partai.
Menanggapi suksesi tersebut, Starmer menyatakan dukungannya kepada sang penerus untuk memimpin Inggris di masa depan.
“Saya sekarang menyerahkan tongkat estafet kepada Andy Burnham, saya mendoakan kesuksesan untuknya. Dia mendapatkan dukungan penuh dari saya,” ujarnya.
Burnham, yang terpilih sebagai pemimpin Partai Buruh melalui pemilihan internal pekan lalu, kini mengemban tanggung jawab besar untuk memulihkan kepercayaan publik.
Dalam pidato perdananya sebagai perdana menteri, ia menegaskan komitmen untuk membangun kembali fondasi negara yang sempat goyah.
“Kita harus menunjukkan bahwa kita dapat memperoleh kembali stabilitas,” kata Burnham.
Agenda kerja yang ia tawarkan mencakup reformasi ekonomi jangka panjang yang berfokus pada kesejahteraan kelas pekerja dan generasi muda.
Ia berencana mengakhiri krisis tunawisma serta mengembalikan kendali sejumlah kebutuhan dasar masyarakat ke bawah pengawasan publik.
Selain itu, Burnham berkomitmen memperkuat sektor industri nasional dan memperluas kewenangan pemerintah daerah guna mengurangi ketergantungan pada pusat.
Langkah ini selaras dengan rekam jejaknya sebagai “Raja Utara” yang selama ini vokal menyuarakan desentralisasi kekuasaan dari London ke berbagai wilayah.
Burnham berhasil mengamankan dukungan dari 379 dari total 403 anggota parlemen Partai Buruh di House of Commons dalam pemilihan kepemimpinan tunggal.
Politikus berusia 56 tahun ini memiliki latar belakang pengalaman yang luas, mulai dari karier jurnalistik hingga jabatan menteri di era Tony Blair dan Gordon Brown.
Tantangan bagi Burnham kini adalah membuktikan bahwa model politik kiri tengah yang ia usung mampu menjawab keresahan ekonomi yang telah berlangsung selama beberapa dekade.
Masa jabatannya diprediksi akan menjadi ujian krusial bagi kemampuan Inggris untuk keluar dari bayang-bayang ketidakpastian sejak referendum Brexit tahun 2016.
Publik kini menanti langkah konkret dari sang perdana menteri baru dalam mengembalikan harapan bagi masyarakat yang sempat hilang akibat kegagalan pemerintahan sebelumnya.
Stabilitas politik menjadi kata kunci dalam setiap narasi yang disampaikan oleh tim transisi pemerintahan Burnham di awal masa jabatannya.
Kini, seluruh mata tertuju pada bagaimana kebijakan ekonomi yang ia susun dapat diimplementasikan secara nyata di tengah kondisi fiskal negara yang menantang.
Keberhasilan kepemimpinannya akan sangat bergantung pada kemampuannya menyatukan kembali faksi-faksi di dalam Partai Buruh yang sempat terpecah.
Burnham diharapkan mampu membawa perubahan yang lebih progresif dan inklusif dibandingkan pendahulunya di tengah tekanan ekonomi global yang semakin kompetitif.
