Jakarta, Gonesia.com — Presiden Prabowo Subianto menargetkan percepatan pemangkasan regulasi yang dinilai menghambat efisiensi tata kelola pemerintahan melalui integrasi sistem digital nasional secara masif.
Transformasi birokrasi ini diprioritaskan melalui implementasi Single National Identity Card untuk menyatukan seluruh identitas layanan publik dalam satu sistem terpadu.
Langkah strategis ini disampaikan Kepala Negara saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7).
Presiden menekankan bahwa evaluasi internal secara berkelanjutan menjadi kunci utama dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik di Indonesia.
Ia mengakui bahwa tantangan terbesar saat ini terletak pada tumpukan aturan yang masih membebani kelincahan birokrasi di berbagai sektor.
“Kita yakin berada di arah yang benar, tapi kita juga waspada. Kita koreksi diri, kita tahu bahwa efisiensi kita masih kurang. Regulasi kita terlalu banyak, peraturan kita terlalu banyak,” kata Prabowo sebagaimana dikutip dari JawaPos.
Guna mengatasi hambatan tersebut, pemerintah kini mengandalkan platform GovTech sebagai tulang punggung transformasi digital pemerintahan.
Digitalisasi dianggap sebagai instrumen paling efektif untuk menciptakan pemerintahan yang ramping, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ia secara khusus menyoroti urgensi agar proyek kartu identitas tunggal segera direalisasikan tanpa penundaan lebih lanjut.
“Saya berharap nanti single national identity card bisa dieksekusi, bisa diimplementasi dengan sebaik-baiknya. Kita terus sederhanakan peraturan-peraturan menteri dan sebagainya,” ujarnya.
Selain fokus pada digitalisasi, ia juga menyoroti keberhasilan pemerintah dalam memperkokoh jaring pengaman sosial bagi masyarakat.
Menurutnya, sistem perlindungan sosial yang diterapkan saat ini telah diakui sebagai salah satu yang paling tangguh di skala global.
“Salah satu prestasi kita adalah bahwa sekarang kita memiliki sistem perlindungan sosial yang menurut saya, merupakan salah satu yang terkuat di dunia,” ucapnya.
Di sisi lain, ia menegaskan bahwa seluruh capaian pembangunan saat ini merupakan buah dari kesinambungan kebijakan dari era kepemimpinan sebelumnya.
Ia memandang tugas pemerintah saat ini adalah menyempurnakan fondasi yang telah diletakkan oleh para pendahulu bangsa.
Komitmen untuk melanjutkan pembangunan nasional menjadi narasi utama dalam menjaga stabilitas dan arah kemajuan negara ke depan.
Ia menyatakan, pemerintah saat ini memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan, memperkuat, dan menyempurnakan fondasi yang telah dibangun.
“Saya selalu mengakui ini adalah long march semua dari Bung Karno, dari Soeharto, Megawati, Gus Dur, Jokowi, semua hasil dari kerja keras pemerintah kita. Tugas kita, kita bangun kita perbaiki,” ujarnya.
Dengan percepatan reformasi birokrasi ini, pemerintah berharap daya saing nasional dapat meningkat di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompetitif.
Upaya penyederhanaan regulasi ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi percepatan investasi dan kemudahan akses layanan masyarakat di masa depan.
