Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memperluas program Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satu Desa Dampingan sebagai langkah mempercepat penanggulangan kemiskinan. Saat ini, program tersebut telah menjangkau 641 desa di berbagai wilayah.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemoen menyampaikan rencana itu dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 di Kantor Bappeda Jateng, Selasa, 29 September 2026. Ia menegaskan, penurunan angka kemiskinan yang sudah dicapai belum boleh membuat pemerintah lengah.
Menurut Taj Yasin, pembenahan data menjadi syarat utama agar intervensi penanganan kemiskinan lebih tepat sasaran. Ia meminta pemetaan dilakukan berlapis, mulai dari kecamatan hingga desa yang paling membutuhkan.
“Di kecamatan kita mana yang paling miskin?, kita kecilkan lagi di kecamatan itu desanya mana. Di situ kita tugaskan OPD kita,” ujarnya.
Pendampingan desa, kata Taj Yasin, juga harus berjalan lintas sektor. OPD yang ditugaskan tidak harus menyelesaikan seluruh persoalan sendiri, melainkan berperan sebagai penghubung agar kebutuhan desa bisa tersambung dengan program dari OPD lain.
“Mereka sifatnya menjadi coordinator, supaya program itu bisa berjalan semuanya di desa-desa tersebut,” kata dia.
Ia juga menekankan pentingnya pemutakhiran data kemiskinan secara berkala. Proses verifikasi, menurut dia, bisa dimulai dari desa, bahkan sampai ke tingkat RT dan RW, karena perangkat desa dan tokoh masyarakat dinilai paling memahami kondisi warganya.
Taj Yasin menilai keberanian memperbaiki dan memverifikasi data menjadi kunci agar bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh warga yang berhak. Di sisi lain, ia meminta penanganan kemiskinan tidak berhenti pada bantuan konsumtif.
Bantuan, kata dia, harus diarahkan ke pemberdayaan masyarakat, terutama kelompok usia produktif, supaya mereka dapat meningkatkan pendapatan dan keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan. Ia mencontohkan bantuan produktif seperti kambing, ayam, dan unggas, yang wajib disertai pendampingan serta pengawasan agar hasilnya terus berkembang.
Pemerintah, lanjutnya, harus memastikan bantuan tidak berhenti di tahap penyaluran, melainkan memberi dampak ekonomi nyata bagi penerima.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah Imam Maskur mengatakan penanggulangan kemiskinan terus dijalankan seiring pertumbuhan ekonomi provinsi yang mencapai 5,31 persen. Namun, ia menegaskan pertumbuhan ekonomi harus dibarengi penyediaan lapangan kerja agar masyarakat memperoleh pendapatan dan kesejahteraan meningkat.
Imam menyebut persentase penduduk miskin di Jawa Tengah pada Maret 2026 berada di angka 9,21 persen, atau setara 3,29 juta orang. Ia menambahkan, tingkat kemiskinan masih relatif tinggi di pedesaan karena karakter Jawa Tengah yang sebagian besar agraris dengan sumber penghasilan alternatif yang terbatas.
Di sisi lain, Jawa Tengah mencatat perkembangan positif pada kemiskinan ekstrem. Imam mengatakan angkanya turun dari sekitar 0,62 persen pada 2024 menjadi 0,3 persen pada 2025, atau berkurang lebih dari separuh.
Ia mencontohkan Kota Surakarta dan Kota Salatiga yang berhasil menekan kemiskinan ekstrem secara signifikan. Menurut Imam, pengalaman dua daerah itu bisa dijadikan rujukan praktik baik bagi kabupaten dan kota lain di Jawa Tengah.
“Ini bisa menjadi rujukan best practice (praktik baik) untuk kabupaten dan kota yang lainnya, terutama dalam penurunan angka kemiskinan ekstrem,” katanya.
