JAKARTA, Gonesia.com – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mencoret sebanyak 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah Indonesia.
Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk efisiensi anggaran dan pembaruan data agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.
Kepala BGN Sudaryono dalam pernyataan tertulis yang dikutip dari JPNN.com menjelaskan bahwa fokus utama penghapusan ini adalah sekolah-sekolah yang memiliki profil ekonomi mapan.
Ia menegaskan bahwa mayoritas sekolah yang dikeluarkan merupakan institusi pendidikan swasta bertaraf internasional.
Selain itu, sekolah yang telah menjalin kerja sama dengan lembaga internasional maupun nasional juga tidak lagi menjadi prioritas program ini.
Satuan pendidikan yang sudah memiliki kemandirian finansial tanpa bergantung pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) turut menjadi subjek eliminasi.
“Mayoritas dari 1.653 yang kami exclude atau kami keluarkan dari daftar penerima manfaat tadi adalah sekolah-sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah atau satuan pendidikan yang bekerja sama dengan institusi internasional maupun nasional dan sekolah-sekolah yang sudah mandiri secara finansialnya, tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah atau dana BOS,” ujar Sudaryono.
Proses pemutakhiran data ini dilakukan dengan menggandeng Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama.
Sinergi antarlembaga tersebut bertujuan untuk memetakan lebih dari 580.000 satuan pendidikan yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air.
Data tersebut mencakup berbagai jenjang, mulai dari sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren, hingga lembaga pendidikan keagamaan lainnya.
Hingga saat ini, tercatat lebih dari 340.000 satuan pendidikan telah mendapatkan layanan makan bergizi tersebut.
Namun, ia mengungkapkan bahwa masih terdapat sekitar 240.000 satuan pendidikan yang belum tersentuh program ini.
Sisa sekolah tersebut akan masuk dalam daftar prioritas untuk tahapan perluasan layanan di masa mendatang.
“Lebih dari 340.000 sekolah telah mendapatkan atau dilayani program MBG di sekolahnya artinya masih ada sekitar 240.000 sekolah yang belum menerima program MBG,” papar Sudaryono.
Pihaknya mengakui bahwa animo masyarakat terhadap program ini cukup tinggi, terbukti dengan banyaknya permohonan yang masuk ke BGN.
Ia memastikan bahwa setiap pengajuan dari sekolah baru akan ditindaklanjuti melalui proses investigasi lapangan.
Tahapan verifikasi dan pemetaan akan dilakukan secara ketat sebelum layanan MBG resmi diberikan kepada pihak pemohon.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa perluasan jangkauan program dilakukan secara terukur dan objektif.
Pemerintah berkomitmen agar distribusi nutrisi bagi siswa tidak hanya mengejar kuantitas jumlah sekolah saja.
Prioritas utama tetap mengedepankan pertimbangan kondisi sosial ekonomi di masing-masing wilayah penerima manfaat.
Dengan pemutakhiran data ini, BGN berharap program MBG dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran bagi siswa yang benar-benar membutuhkan dukungan gizi.
