Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menetapkan kebijakan perampingan besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan memangkas jumlah perusahaan dari sekitar 1.000 entitas menjadi tersisa 250 perusahaan.
Langkah restrukturisasi ini diambil sebagai upaya pemerintah untuk menekan beban operasional, meningkatkan transparansi, serta mendorong efisiensi pengelolaan kekayaan negara agar lebih berdampak langsung bagi masyarakat luas.
Kebijakan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam agenda penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta, Minggu (28/6).
Presiden menegaskan bahwa penataan ini merupakan bagian dari upaya pembersihan dan penertiban perusahaan negara yang selama ini dinilai terlalu gemuk dan tidak produktif.
“Kami mau kita rasional, efisien, dan ini kita buktikan. Saya minta dalam tahun ini harus selesai. Jadi dalam dua tahun ke depan kita akan bikin BUMN lebih efisien, lebih transparan, dan lebih bekerja untuk rakyat,” ujar Prabowo di hadapan para peserta konvensi.
Dalam dialog tersebut, Presiden sempat memastikan target akhir perampingan kepada Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN, Dony Oskaria.
Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah telah menutup lebih dari 200 perusahaan dalam tahap awal.
Secara total, pemerintah berencana menghentikan operasional lebih dari 750 BUMN yang selama ini dianggap hanya membebani keuangan negara karena tidak memberikan keuntungan signifikan.
Prabowo menyoroti tingginya biaya overhead yang timbul akibat jumlah perusahaan yang terlalu banyak.
Ia memberikan gambaran mengenai beban gaji dan fasilitas bagi jajaran direksi serta komisaris dari ribuan perusahaan tersebut yang tidak diimbangi dengan performa laba yang memadai.
“750 Dirut, 750 Direksi, kali empat atau kali lima, 750 komisaris kali sepuluh. Overhead-nya seperti apa, gajinya seperti apa saudara-saudara. Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung hanya bayar overhead,” tegas Presiden.
Selain perampingan, pemerintah juga mulai mendorong agar BUMN yang masih bertahan dapat memberikan kontribusi lebih melalui inovasi.
Menanggapi usulan akademisi agar perusahaan negara mengalokasikan sebagian laba untuk riset dan pengembangan, Prabowo menilai usulan tersebut sangat krusial. Namun, ia menekankan bahwa syarat utama untuk melakukan riset adalah perusahaan harus memiliki kondisi keuangan yang sehat dan mencetak keuntungan.
Menurut Presiden, saat ini sinyal positif mulai terlihat dari kinerja BUMN yang berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Ia mengapresiasi upaya perbaikan manajemen yang telah membuahkan hasil berupa perolehan laba di tahun pertama setelah penataan dimulai.
Restrukturisasi ini diproyeksikan akan tuntas sepenuhnya dalam kurun waktu dua tahun. Pemerintah berharap dengan menyisakan 250 entitas yang lebih ramping dan profesional, BUMN dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional yang lebih lincah dan mampu memberikan pengembalian investasi yang optimal bagi negara.
Fokus utama kebijakan ini adalah memastikan setiap rupiah yang dikelola perusahaan negara benar-benar memberikan nilai tambah bagi kepentingan rakyat.
