Aceh Timur – Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, meminta seluruh program pemulihan pascabencana yang dijalankan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diselaraskan secara ketat.
Ia menegaskan, langkah itu diperlukan agar tidak ada wilayah terdampak maupun kebutuhan warga yang terlewat.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito usai rangkaian monitoring, koordinasi, dan konsolidasi Satgas PRR di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Utara, pada Senin (22/6/2026).
Dalam pertemuan itu, pembahasan mencakup pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), Bantuan Keuangan Khusus (BKK), pemulihan lahan sawah, perbaikan infrastruktur, hingga penguatan posko Satgas PRR di daerah.
Tito menekankan pentingnya pemetaan data secara menyeluruh dari seluruh kegiatan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Menurut dia, pengumpulan data yang lengkap menjadi kunci agar rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan efektif.
“Posko agar minta detail rencana kegiatan K/L yang tergabung dalam Satgas baik yang sudah turun anggaran dari Kemenkeu maupun yang belum. Juga kegiatan pemda-pemda untuk pemulihan bencana. Agar bisa kita cek dan sinkronkan. Jangan ada yang overlapping atau yang ditinggalkan,” kata Tito.
Ia juga meminta perhatian khusus diberikan pada kebutuhan paling mendesak masyarakat, terutama pembangunan jalan dan jembatan serta percepatan hunian tetap. Tito menyebut anggaran untuk sektor pekerjaan umum sudah turun.
“Harusnya dibahas juga hal-hal yang urgent yaitu jalan jembatan, Menteri PU (Pekerjaan Umum-Dody Hanggodo) sudah turun anggarannya Rp22 triliun dari Kemenkeu (Kementerian keuangan), dan huntap,” ujarnya.
Di Aceh Timur, pemerintah daerah saat ini tengah menuntaskan perencanaan pemanfaatan TKD senilai Rp1,356 triliun serta BKK senilai Rp52 miliar.
Dana BKK itu berasal dari hibah Kabupaten Deli Serdang, Kota Padang, dan Kota Pariaman. Pemerintah daerah menargetkan seluruh administrasi rampung pada Juli, sehingga realisasi bisa dipercepat mulai Agustus.
Adapun di Aceh Utara, TKD yang tersedia mencapai Rp1,6 triliun. Kabupaten itu juga menerima hibah antardaerah sebesar Rp32 miliar dari Kabupaten Simalungun, Kota Padang, dan Kota Pariaman.
Satgas PRR mendorong percepatan harmonisasi regulasi agar program pemulihan segera masuk tahap pelaksanaan.
Pemulihan sektor pertanian juga menunjukkan kemajuan. Di Aceh Timur, perbaikan sawah rusak ringan telah mencapai 4.200 hektare atau 66,6 persen. Sementara itu, penanganan sawah rusak sedang seluas 1.770 hektare telah tuntas sepenuhnya.
Di Aceh Utara, progres perbaikan sawah rusak sedang tercatat sudah mencapai 99,5 persen. Satgas PRR menilai capaian ini harus dibarengi dengan kesiapan jaringan irigasi.
Menjelang musim tanam pada Juli, Satgas PRR meminta percepatan kerja perbaikan irigasi agar lahan yang sudah dipulihkan segera produktif kembali. Pemerintah daerah juga diminta memperkuat koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai dan instansi terkait lainnya.
