Bandung – Forum pentahelix yang mempertemukan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, legislatif, dan media menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari angka makro, melainkan dari sejauh mana kebijakan memberi dampak langsung ke masyarakat.
Diskusi tersebut menghadirkan Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Nining Yuliastiani, akademisi Prof. Cecep Darmawan, pengusaha factory outlet Perry Tristianto, serta Redaktur Khusus RMOL Saeful Zaman sebagai penggagas forum.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu turut memberikan pandangan, meski tidak hadir secara langsung. Ia menyampaikan sambutannya melalui tayangan video.
Todotua menegaskan, ukuran keberhasilan ekonomi mestinya tercermin pada penciptaan lapangan kerja, terbukanya peluang usaha, dan meningkatnya kesejahteraan warga. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 berada di level 5,61 persen.
Dalam periode yang sama, realisasi investasi mencapai Rp98 triliun dan menyerap sekitar 76 ribu tenaga kerja. Menurut dia, capaian itu akan lebih bermakna jika ditopang kerja sama semua unsur pentahelix agar manfaat pertumbuhan tidak hanya terkonsentrasi di kelompok tertentu.
Dari sisi daerah, Nining Yuliastiani mengakui kondisi rupiah yang melemah serta gejolak ekonomi global ikut menekan harga pangan dan energi di dalam negeri. Kendati begitu, pemerintah daerah disebut terus bergerak melakukan mitigasi.
Langkah yang ditempuh antara lain memperkuat kemitraan industri, mengendalikan harga, memperluas akses pasar, dan mendorong penggunaan bahan baku dalam negeri. Nining menyebut situasi sulit justru dapat menjadi pintu untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan produk lokal.
“Di balik setiap kesulitan selalu ada peluang. Kita harus memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan memperkuat produk-produk lokal,” ujarnya.
Asep Mulyadi menilai persoalan ekonomi yang kini dirasakan warga harus dijawab dengan kebijakan yang terasa langsung di kehidupan sehari-hari. Ia mengatakan masyarakat tidak cukup hanya melihat program pemerintah berjalan, tetapi ingin mengetahui apakah hidup mereka menjadi lebih ringan.
“Yang dilihat masyarakat bukan sekadar programnya ada atau tidak. Pertanyaannya, apakah hidup mereka menjadi lebih baik atau justru semakin berat,” kata Asep.
Ia juga menekankan pentingnya otokritik dan keteladanan dari para pemimpin sebagai modal membangun kepercayaan publik. Menurut dia, pelayan publik harus siap berkorban sekaligus memberi contoh yang baik.
“Kalau menjadi pelayan publik, harus siap berkorban dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Prof. Cecep Darmawan mengingatkan agar kebijakan pembangunan lebih berpihak kepada masyarakat menengah ke bawah yang paling rentan terdampak tekanan ekonomi. Ia menilai hasil pembangunan tidak boleh berhenti pada segelintir pihak.
“Jangan sampai kue nasional itu hanya dinikmati oleh segelintir orang. Persoalan ketimpangan inilah yang harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan,” pungkasnya.
