Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Andhika Satya Wasistho meminta TVRI memperkuat posisinya sebagai lembaga penyiaran publik lewat pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan pencarian sumber pendanaan lain.
Seruan itu ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi VII bersama LPP TVRI, LPP RRI, dan LKBN Antara yang membahas RKA-KL serta RKP-KL Tahun Anggaran 2027 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Dalam forum itu, Andhika menyoroti turunnya pagu indikatif yang diterima TVRI.
Ia menilai, dukungan pembiayaan melalui skema pinjaman luar negeri dapat menjadi salah satu jalan agar program strategis lembaga tersebut tetap berjalan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan layanan publik.
“TVRI sebagai lembaga penyiaran publik memiliki fungsi pelayanan masyarakat. TVRI bukan media komersial yang berorientasi keuntungan, melainkan penyedia informasi, pendidikan, budaya, sekaligus perekat persatuan bangsa,” ujarnya.
Legislator dari Dapil Jawa Tengah II itu menegaskan, negara wajib memastikan akses informasi tersedia merata bagi seluruh warga, termasuk masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T.
Karena itu, dia meminta tambahan anggaran TVRI diarahkan untuk memperkuat infrastruktur penyiaran dan mendukung transformasi digital.
Andhika mengungkapkan, hingga kini masih ada sejumlah daerah yang belum menikmati akses memadai terhadap siaran televisi digital dan informasi nasional. Untuk menjawab persoalan itu, ia meminta TVRI memprioritaskan modernisasi pemancar, peningkatan kualitas jaringan, digitalisasi produksi, serta penguatan konten siaran daerah.
“Bagaimana caranya tambahan anggaran ini dapat digunakan untuk memodernisasi pemancar, meningkatkan kualitas jaringan, digitalisasi produksi, dan peningkatan kualitas siaran daerah,” kata politikus Partai Golkar itu.
Di luar pembahasan anggaran, Andhika juga mengangkat persoalan biaya hak siar Piala Dunia yang disebutnya berada di kisaran 80 juta dolar AS. Ia mempertanyakan angka tersebut karena dinilai lebih tinggi dibanding beberapa negara lain di Asia Tenggara.
Berdasarkan data yang ia terima, Thailand disebut hanya mengeluarkan sekitar 40 juta dolar AS, sedangkan Malaysia sekitar 35 juta dolar AS untuk hak siar yang sama. Bahkan, menurut dia, biaya Indonesia juga masih melampaui Tiongkok yang berada di kisaran 60 juta dolar AS.
Atas dasar itu, Andhika meminta TVRI menjelaskan secara terbuka cara menghitung dan menentukan nilai hak siar tersebut. Menurut dia, keterbukaan dibutuhkan agar tidak muncul kesan pemborosan dan supaya persoalan serupa tidak memicu masalah di kemudian hari.
“Jangan sampai nantinya ini terkesan seperti ada pemborosan, dan ke depan bisa jadi ada permasalahan terkait hal tersebut. Transparansi harus menjadi perhatian,” tegasnya.
Ia juga mendorong TVRI menaikkan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Andhika menilai, capaian PNBP yang saat ini berada di level sekitar Rp400 miliar masih perlu didorong lebih tinggi agar sejalan dengan kebutuhan operasional TVRI sebagai lembaga penyiaran publik.
Ia berharap TVRI terus berinovasi dan meningkatkan kinerja sehingga mampu menambah pendapatan tanpa meninggalkan fungsi utamanya sebagai penyedia informasi publik yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia.
