Yogyakarta – Pemerintah Kota Yogyakarta tidak akan menggelar pesta kembang api saat malam pergantian tahun 2025 menuju 2026. Meskipun demikian, Pemkot tidak melarang masyarakat atau pihak swasta untuk menyelenggarakan acara serupa.
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki wewenang untuk melarang penggunaan kembang api oleh masyarakat.
“Kami tidak melarang karena tidak ada kewenangan untuk itu, kalau ada larangan berarti musti ada sanksi, padahal kami tak bisa memberi sanksi itu,” ujarnya.
Hasto mengimbau masyarakat untuk tidak merayakan tahun baru secara berlebihan dan lebih berempati terhadap saudara-saudara yang terkena bencana alam di berbagai wilayah Indonesia.
“Kami imbau punya empati saja, daripada untuk membeli kembang api lebih baik untuk membantu saudara di daerah bencana,” kata dia.
Senada dengan Pemkot Yogyakarta, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga tidak akan mengadakan pesta kembang api.
Kepala Dinas Pariwisata DIY, Imam Pratanadi, menegaskan, “Tidak ada penyelenggaraan pesta kembang api tahun baru untuk Pemda DIY.”
Sementara itu, Kepala Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, Komisaris Besar Polisi Eva Guna Pandia, mengungkapkan bahwa hingga saat ini baru ada dua pihak swasta dari kalangan perhotelan yang mengajukan izin untuk mengadakan pesta kembang api.
Polisi memperkirakan masyarakat akan menyalakan kembang api di titik-titik pusat keramaian seperti Tugu dan Titik Nol Kilometer.
Keputusan Yogyakarta ini berbeda dengan beberapa daerah lain seperti Jakarta dan Surabaya yang melarang total pesta kembang api, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta.
Di sisi lain, Yogyakarta saat ini tengah dibanjiri wisatawan pada masa libur Natal dan Tahun Baru.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) DIY, Deddy Pranowo Eryono, optimis tingkat hunian hotel akan melampaui target 80 persen.
“Target rata-rata hanya 80 persen, tapi kelihatannya target ini bisa naik dengan tingginya kunjungan kali ini,” kata Deddy.
Lonjakan wisatawan ini diduga merupakan limpahan dari wisatawan yang batal berlibur ke Bali akibat banjir.
Deddy mengingatkan pelaku wisata untuk tidak memanfaatkan situasi ini dengan menaikkan harga secara tidak wajar. Ia juga berharap pemerintah dapat mengatasi potensi kemacetan akibat peningkatan volume kendaraan.
