Lombok – Wakil Menteri Koperasi Farida menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) harus menjadi pengungkit utama bagi UMKM daerah, bukan sekadar berdiri sebagai bangunan fisik tanpa fungsi ekonomi yang jelas. Menurut dia, koperasi desa itu harus hadir sebagai etalase modern yang mampu membawa produk unggulan lokal menjangkau pasar yang lebih luas.
Farida menyampaikan hal itu saat meninjau proses produksi sekaligus berdialog dengan pelaku usaha mengenai penguatan ekosistem UMKM melalui KDKMP. Ia menilai, produk-produk daerah seperti Sasak Maiq akan lebih kuat bila masuk ke jaringan koperasi dan tidak hanya bergantung pada pembeli dari kalangan wisatawan yang melintas.
“Salah satu tujuannya adalah menghadirkan bangunan modern dengan fasilitas lengkap agar produk UMKM seperti Sasak Maiq ini bisa masuk ke etalase Koperasi Desa Merah Putih. Kita ingin produk ini terkonsolidasi dan didistribusikan ke seluruh jaringan koperasi di NTB, bahkan nasional,” ujar Farida.
Ia menjelaskan, KDKMP dirancang memiliki dua fungsi utama. Pertama, menjadi jalur pasok kebutuhan pokok masyarakat desa, seperti beras, minyak, dan pupuk, dengan harga yang lebih terjangkau karena rantai distribusinya dipersingkat. Kedua, menjadi agregator produk lokal agar mampu menembus pasar yang lebih besar.
Untuk menjawab persoalan modal yang kerap dihadapi pelaku usaha, Farida menawarkan akses pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). UMKM yang bergabung sebagai anggota koperasi, kata dia, dapat memperoleh kredit berbunga ringan sebesar 6 persen per tahun.
“Fungsinya, saat bergabung di koperasi, bapak-ibu bisa akses pembiayaan bunga rendah untuk meningkatkan produksi atau membeli alat baru. Ada juga ruang agregasi untuk saling bertukar informasi pasar,” katanya.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan naik-turunnya harga komoditas impor, Farida meminta UMKM memperkuat penggunaan bahan baku lokal. Ia menilai sektor UMKM lebih tahan menghadapi gejolak dibanding perusahaan besar yang masih bergantung pada bahan baku luar negeri.
“Presiden Prabowo selalu menekankan pentingnya swasembada pangan. Kita harus kurangi importasi dan memaksimalkan apa yang ada di dalam negeri. Pembatasan impor sebenarnya adalah bentuk perlindungan pemerintah terhadap produk UMKM kita,” tegasnya.
Farida juga mendorong pelaku usaha di Lombok untuk mulai melangkah ke pasar internasional. Ia mencontohkan sejumlah koperasi di daerah lain yang telah berhasil menembus pasar Malaysia dan Singapura lewat produk kuliner lokal.
“Produk berkualitas dari Lombok ini harus terus didorong. Kami di Kementerian Koperasi akan berkomunikasi dengan pihak terkait, seperti Smesco dan Kementerian Perdagangan, agar UMKM kita tidak hanya jago kandang, tapi juga bisa menembus pasar internasional,” ujarnya.
Kunjungan itu ditutup dengan komitmen sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola koperasi. Seluruh pihak sepakat memastikan KDKMP benar-benar tumbuh sebagai ruang yang mendukung ekonomi rakyat di Nusa Tenggara Barat.
