Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan sejumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD) berminat menyalurkan dana kas pemerintah, menyusul keberhasilan penempatan dana serupa di lima bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Tiga BPD yang menyatakan ketertarikan tersebut adalah Bank Jatim, Bank DKI, dan Bank BJB.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, menjelaskan bahwa ide penempatan kas pemerintah sebesar Rp 200 triliun awalnya sempat diragukan. Namun, setelah berjalan, program ini menunjukkan hasil positif dan kini banyak bank meminta tambahan, termasuk BPD.
Menurut Febrio, penempatan dana pemerintah di perbankan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Bagi pemerintah, tidak ada perbedaan signifikan dalam tingkat bunga antara menempatkan dana di Bank Indonesia atau bank Himbara.
Namun, bila kas pemerintah ditempatkan di bank umum, dana tersebut dapat langsung disalurkan ke sektor riil. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi dan produktivitas dana pemerintah.
“Bagi bank, dana ini menarik karena likuiditasnya murah. Bagi pemerintah, sama-sama aman, tapi lebih produktif karena bisa disalurkan langsung ke sektor riil,” terang Febrio dalam media briefing di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Febrio menambahkan, sejak kebijakan ini berjalan, penyaluran kredit perbankan mengalami peningkatan signifikan. Pertumbuhan kredit, yang sebelumnya di kisaran 7 persen, dapat naik hingga 11 persen dengan tambahan dana pemerintah ini.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan pemerintah telah menempatkan dana kas sebesar Rp 200 triliun di lima bank milik negara (Himbara). Rinciannya meliputi Rp 55 triliun di Bank Mandiri, Rp 55 triliun di BRI, Rp 55 triliun di BNI, Rp 25 triliun di BTN, dan Rp 10 triliun di Bank Syariah Indonesia (BSI).
Purbaya menyatakan pemerintah terus memantau pemanfaatan dana tersebut. Tujuannya memastikan dana benar-benar digunakan untuk mendorong pembiayaan sektor riil dan tidak dialihkan ke aktivitas nonproduktif.
“Saya hanya memastikan uang itu tidak dipakai untuk membeli dolar, karena tujuan utamanya adalah memperkuat ekonomi domestik,” tegas Purbaya di Surabaya, Selasa (2/10/2025).
Dari pihak perbankan, Bank Mandiri melaporkan telah menyalurkan Rp 34,5 triliun atau 63 persen dari dana pemerintah yang ditempatkan di bank tersebut hingga akhir September 2025. Dana itu difokuskan untuk mendukung industri padat karya berorientasi ekspor dan UMKM.
Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri, Novita Widya Anggraini, optimistis dapat menyalurkan seluruh dana pemerintah secara optimal hingga akhir tahun ini. Prioritas penyaluran diarahkan pada sektor yang mampu menopang ekonomi keluarga di berbagai wilayah Indonesia.
