Banda Aceh – Penguatan tata kelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi sorotan Anggota Komisi IX DPR RI Teti Rohatiningsih saat meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aceh. Ia menilai, pengelolaan yang rapi dan disiplin merupakan faktor penting untuk mencegah gangguan distribusi makanan hingga kejadian luar biasa, termasuk keracunan pangan.
Dalam kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI ke Provinsi Aceh, Rabu (22/7/2026), Teti menekankan bahwa setiap tahapan kerja di dapur MBG harus diatur dengan jelas. Mulai dari penyortiran bahan baku, pengolahan, sampai pengiriman makanan ke penerima manfaat, seluruh proses menurut dia perlu memiliki pembagian tugas yang terukur.
“Manajemen waktu harus diterapkan dengan baik. Siapa yang menyortir bahan, menyiapkan, memasak, sampai mendistribusikan makanan harus diatur secara sistematis. Dari pengalaman di beberapa dapur yang saya dampingi, cara ini bisa menekan potensi kejadian luar biasa,” ujarnya.
Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga meminta jadwal produksi makanan disesuaikan dengan waktu penerimaan di sekolah-sekolah. Dengan pola tersebut, makanan dapat sampai dalam kondisi segar sekaligus tetap terjaga mutu dan keamanannya.
Selain soal operasional, Teti menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dalam pelaksanaan MBG. Ia mendorong agar setiap SPPG secara rutin mengumumkan menu harian melalui media sosial atau kanal informasi lain, sehingga masyarakat bisa ikut memantau.
“Menu yang disajikan perlu diumumkan setiap hari agar penerima manfaat maupun masyarakat tahu makanan yang diberikan. Transparansi ini penting untuk mencegah ketidaksesuaian antara anggaran yang dialokasikan dengan kualitas makanan yang diterima,” tegasnya.
Menurut dia, keterbukaan itu akan memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran sekaligus menumbuhkan kepercayaan publik terhadap program strategis nasional tersebut.
Teti juga meminta pembinaan terhadap mitra pelaksana SPPG dilakukan secara berkelanjutan. Berdasarkan masukan yang diterimanya dari masyarakat, masih ada sejumlah persoalan di lapangan, mulai dari kedisiplinan operasional hingga pelayanan kepada penerima manfaat.
Karena itu, evaluasi dan pendampingan dinilai harus terus berjalan agar standar pelayanan dapat diterapkan secara merata di seluruh daerah. Ia pun berharap pengelola SPPG tidak menutup diri terhadap pengawasan DPR.
“DPR memiliki fungsi pengawasan. Karena itu, pelaksanaan Program MBG harus terbuka terhadap proses evaluasi agar setiap persoalan yang muncul dapat segera diperbaiki demi kepentingan masyarakat,” kata Teti.
Di kesempatan yang sama, Teti turut menyinggung perlunya dukungan anggaran bagi program Kampung Keluarga Berkualitas yang dijalankan BKKBN. Ia meminta pemerintah memastikan ketersediaan dana yang memadai agar program itu berjalan optimal di daerah.
Sebagai informasi, Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi peserta didik sekaligus memperkuat sumber daya manusia Indonesia. Dalam pelaksanaannya, SPPG berperan sebagai dapur penyedia makanan bergizi yang wajib memenuhi standar keamanan pangan, higienitas, dan tata kelola yang baik.
