Jakarta – Analis Politik Boni Hargens menilai kolaborasi lintas sektoral merupakan langkah krusial menjaga stabilitas keamanan di tengah ketidakpastian geopolitik akibat perang di Timur Tengah. Menurutnya, instruksi Presiden Prabowo kepada TNI, Polri, dan BIN adalah keharusan strategis, bukan sekadar formalitas birokrasi.
"Setiap institusi saling melengkapi. Polri memiliki keunggulan dalam penegakan hukum sipil, penyelidikan kriminal, dan kemampuan operasional di tingkat komunitas. TNI memiliki kekuatan dalam pengamanan wilayah perbatasan, kemampuan alutsista, dan jangkauan operasional di daerah terpencil. Sementara BIN memiliki jaringan intelijen yang luas, kemampuan analisis ancaman, dan akses informasi lintas batas yang vital untuk mengidentifikasi pola dan jaringan penyelundupan," kata Boni, Selasa (14/4/2026).
Ia menempatkan kontribusi Polri, TNI, dan BIN dalam konteks ketahanan nasional. Konsep ketahanan nasional modern, menurutnya, tidak terbatas pada dimensi militer, melainkan mencakup ketahanan ekonomi, pangan, energi, dan fiskal negara.
"Penyelundupan yang tidak terkontrol mengancam seluruh dimensi ketahanan nasional ini sekaligus. Dengan menempatkan pemberantasan penyelundupan sebagai agenda ketahanan nasional, Presiden Prabowo secara strategis melampaui pendekatan penegakan hukum konvensional," tutur dia.
"Ini adalah pendekatan yang memperlakukan kejahatan ekonomi terorganisir sebagai ancaman eksistensial yang membutuhkan respons yang setara dengan ancaman keamanan dalam pengertian tradisional. Pendekatan ini juga membuka ruang bagi koordinasi yang lebih kuat antara institusi sipil dan militer dalam satu payung komando yang jelas," imbuh Boni.
