Washington D.C. – Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi menghentikan operasionalnya atau mengalami *shutdown* pada 1 Oktober, setelah Partai Demokrat dan Republik di Kongres gagal mencapai kesepakatan terkait rancangan undang-undang pendanaan. Penutupan ini menyebabkan sejumlah layanan publik terhenti sementara dan gaji pegawai federal ditangguhkan. Bahkan, administrasi Donald Trump secara tak terduga mengancam akan memberhentikan pegawai secara permanen, berbeda dari praktik sebelumnya.
Sebelumnya, pegawai yang terdampak *shutdown* biasanya ditempatkan dalam status cuti tanpa gaji sementara (*furlough*) dan kemudian menerima gaji setelah pemerintah beroperasi kembali. Namun, kali ini pemerintahan Trump secara tegas mengancam pemecatan permanen bagi pegawai yang terdampak.
Setiap 1 Oktober, tahun fiskal pemerintah federal AS dimulai. Tanpa rancangan undang-undang pendanaan darurat, operasional pemerintahan tidak dapat berjalan. Saat ini, Partai Republik memegang kendali di kedua kamar Kongres, dengan 53 kursi di Senat dan 220 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk meloloskan rancangan undang-undang di Senat, dibutuhkan setidaknya 60 suara. Kebuntuan muncul dari rancangan undang-undang pendanaan jangka pendek yang diajukan Republik, bertujuan membiayai operasi pemerintah hingga 21 November.
Salah satu pemicu utama kebuntuan adalah masalah pembiayaan berkelanjutan untuk *Affordable Care Act*, atau yang lebih dikenal sebagai Obamacare. Program kesehatan ini sangat populer di kalangan pemilih karena memfasilitasi akses layanan kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Partai Demokrat menolak mendukung anggaran Republik kecuali pemotongan Medicaid, yang diberlakukan melalui kebijakan “One Big Beautiful Bill” Juli lalu, dicabut. Selain itu, Demokrat menuntut perpanjangan kredit pajak khusus yang bertujuan menurunkan biaya asuransi kesehatan bagi warga Amerika, yang akan berakhir pada akhir tahun ini.
Partai Demokrat di Senat telah mengajukan sejumlah alternatif, termasuk rancangan pendanaan sementara selama tujuh hingga sepuluh hari, namun usulan ini ditolak oleh Partai Republik. Presiden Trump juga membatalkan pertemuan dengan pimpinan Demokrat, menyatakan bahwa tuntutan mereka tidak serius.
Ketegangan politik semakin memanas setelah Trump mengunggah sebuah video *deepfake* di platform miliknya, Truth Social. Video tersebut menampilkan Hakeem Jeffries, pemimpin minoritas DPR, mengenakan sombrero besar dan kumis melintang. Dalam video itu, suara palsu yang diklaim sebagai Chuck Schumer, pemimpin minoritas Senat, terdengar berkata, “Jika kita memberikan semua imigran ilegal ini layanan kesehatan, kita mungkin bisa mendapatkan dukungan mereka sehingga mereka dapat memilih untuk kita.”
Video ini dikecam keras oleh Partai Demokrat sebagai ujaran rasis yang merujuk pada stereotip warga Meksiko. Jeffries menegaskan bahwa Partai Demokrat berupaya melindungi layanan kesehatan rakyat Amerika dari serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh Partai Republik.
Penutupan operasional kali ini adalah yang pertama sejak tahun 2018. Fenomena *shutdown* memang jarang terjadi, namun frekuensinya meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Pada Maret lalu, Kongres nyaris melewatkan tenggat waktu sebelum akhirnya berhasil meloloskan rancangan undang-undang beberapa jam sebelum batas waktu.
*Shutdown* terpanjang dalam sejarah AS berlangsung selama 34 hari, dari Desember 2018 hingga Januari 2019, dipicu oleh perdebatan mengenai pendanaan tembok perbatasan yang didorong oleh Trump. Sejak tahun 1976, pemerintah federal telah mengalami 20 kali penutupan, dengan tiga di antaranya terjadi dalam 12 tahun terakhir setelah tidak ada *shutdown* antara tahun 1995 hingga 2013.
Proses penyusunan anggaran pemerintah federal dimulai setahun sebelum tahun fiskal baru, yang berlangsung dari 1 Oktober hingga 30 September. Anggaran federal terbagi dalam tiga pos utama: pengeluaran wajib (program jaminan sosial, Medicare, tunjangan veteran) yang menyedot lebih dari separuh anggaran; pengeluaran diskresioner (pendanaan lembaga federal yang ditentukan Kongres tiap tahun) dengan porsi sekitar sepertiga; dan bunga utang, yang biasanya kurang dari 10 persen.
Prosesnya dimulai dari permintaan anggaran lembaga federal kepada Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB), yang kemudian menyusunnya sebagai proposal presiden. Proposal ini diajukan ke Kongres awal tahun berikutnya, dibagi ke 12 subkomite di DPR dan Senat. Setelah masing-masing kamar menyusun resolusinya dan digabungkan, rancangan tersebut disahkan di kedua kamar, lalu dikirim ke presiden untuk ditandatangani atau diveto.
