JAKARTA, Gonesia.com – Pemerintah Indonesia resmi memulai fase transisi mandatori biodiesel B50 pada Jumat, 31 Juli 2026, yang memicu kekhawatiran serius terkait dampak lingkungan jangka panjang.
Kebijakan ambisius ini diproyeksikan akan menciptakan utang karbon yang sangat besar bagi Indonesia dalam kurun waktu 94 hingga 122 tahun ke depan.
Prediksi tersebut disampaikan oleh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Yayan Satyaki, berdasarkan riset berjudul ‘Melampaui Barel: Argumen bagi Dana Kedaulatan Bioenergi Indonesia’.
Kebutuhan lahan baru untuk mendukung program B50 diestimasikan mencapai 3,22 juta hektare dalam rentang waktu sepuluh tahun mulai 2025 hingga 2035.
Ketergantungan terhadap crude palm oil (CPO) sebagai bahan baku utama menjadi faktor pemicu utama potensi kerusakan ekosistem tersebut.
Emisi yang dilepaskan dari pembukaan lahan diprediksi menyentuh angka 4,65 gigaton CO2.
“Ini kalau diasumsikan tidak ada peningkatan produktivitas CPO dari sisi petani maupun perusahaan,” kata Yayan, dalam diskusi publik ‘B50 dan Tata Kelola Biodiesel Indonesia’ di Kantor Katadata, Kamis (30/7).
Ia menegaskan bahwa durasi pelunasan utang karbon sangat bergantung pada metode penanaman dan lokasi lahan yang digunakan.
Risiko kegagalan pelunasan utang karbon akan menjadi permanen jika perluasan perkebunan dilakukan pada lahan gambut yang dikeringkan.
Proses oksidasi pada lahan gambut yang kering akan terus melepaskan karbon ke atmosfer secara berkelanjutan.
Dampak dari akumulasi emisi tersebut berpotensi memicu peningkatan suhu ekstrem dan kenaikan permukaan air laut di Indonesia selama satu abad ke depan.
Ia menilai implementasi B50 tanpa tata kelola yang ketat berisiko menggagalkan target nationally determined contribution (NDC) nasional.
Namun, ia menawarkan solusi alternatif untuk meminimalisir emisi dengan meningkatkan produktivitas kebun sawit yang sudah ada.
Pemanfaatan limbah minyak kelapa sawit atau minyak jelantah serta teknologi penangkapan emisi metana menjadi langkah mitigasi yang krusial.
“Kalau pendanaan bisa dialokasikan dengan baik untuk peningkatan produktivitas dalam jangka waktu sekitar 10-15 tahun, maka akan memiliki net social benefit positif. Memberikan multiplier impact yang tinggi dan land clearing lebih rendah,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah membantah bahwa program ini akan berdampak pada pembukaan lahan baru secara masif.
Analis Kebijakan Ahli Utama Deputi Bidang Koordinasi ESDM Kementerian Perekonomian, Andi Novianto, memastikan pemenuhan bahan baku tidak melalui ekspansi lahan.
“Tapi dari yang disebut penertiban kawasan hutan dan sitaan konsesi oleh negara, bukan menambah luasan baru,” ujar dia.
Pemerintah juga mengklaim telah menyiapkan strategi untuk menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku biodiesel.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyatakan volume pasokan fatty acid methyl ester (FAME) terus dipantau.
“(Pasokan FAME) bisa berkelanjutan, karena selalu disiapkan. Kemarin Mentan mengumumkan ada tambahan, saya melihat ini secara volume terpantau,” ujar dia.
