Jakarta, Gonesia.com – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memilih untuk tetap bersikap tenang dalam merespons spekulasi politik mengenai isu pergantian pucuk pimpinan kepolisian yang sempat beredar luas di tengah masyarakat.
Sikap dingin dari pimpinan tertinggi Polri tersebut dinilai memberikan efek penyejuk di tengah suhu politik nasional yang sempat menghangat akibat isu Surat Presiden (Surpres) terkait rotasi jabatan strategis.
Paguyuban Jurnalis Mitra Polri (JMP) secara resmi memberikan apresiasi tinggi terhadap ketenangan Jenderal Listyo Sigit dalam menanggapi berbagai desas-desus tersebut.
Ketenangan ini dipandang sebagai cerminan profesionalisme institusi kepolisian yang tidak mudah goyah oleh narasi-narasi politik yang tidak berdasar.
Jenderal Listyo Sigit sendiri menegaskan bahwa dirinya tetap tegak lurus pada mekanisme konstitusional yang berlaku di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menekankan bahwa segala keputusan mengenai jabatan pucuk pimpinan Polri sepenuhnya berada di tangan kepala negara sebagai pemegang hak prerogatif.
“Itu prerogatif Presiden. Jadi, buat kami prajurit apa pun dilaksanakan. Kita menunggu saja,” ujar Sigit saat ditemui usai menghadiri rapat di Kementerian Polkam, Jakarta Pusat, Rabu (5/8).
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa Polri tetap fokus menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai abdi negara.
Ikhwan Andi Aziz selaku perwakilan JMP mengungkapkan bahwa pihaknya melihat adanya indikasi upaya dari kelompok tertentu yang sengaja ingin menciptakan kegaduhan.
Ia menilai manuver politik semacam ini sangat tidak produktif bagi stabilitas nasional yang sedang membutuhkan fokus penuh pada pemulihan ekonomi.
“Kami di JMP sangat menghargai sikap bijak dan tenang Bapak Kapolri. Beliau tetap menunjukkan profesionalisme tinggi dan tidak terdistorsi oleh isu-isu politik yang sengaja dihembuskan di ruang publik,” tutur Ikhwan di Jakarta, Rabu (5/8).
Ia menambahkan bahwa upaya penggiringan opini publik mengenai pergantian Kapolri saat ini dianggap sebagai langkah yang kurang tepat sasaran.
Menurutnya, saat ini bangsa Indonesia jauh lebih membutuhkan iklim kondusif untuk menghadapi berbagai tantangan domestik maupun global yang kian kompleks.
Ikhwan mengingatkan bahwa penyebaran isu yang tidak jelas hanya akan merugikan masyarakat luas yang menginginkan stabilitas keamanan.
“Situasi aman dan damai adalah prasyarat utama bangsa kita saat ini. Sangat disayangkan jika di tengah iklim yang membutuhkan kondusivitas, justru ada segelintir pihak yang mencoba memperkeruh keadaan dengan menyebar berbagai isu,” tegasnya.
Ia berharap jajaran kepolisian tetap teguh menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tanpa terpengaruh oleh dinamika politik yang terjadi.
Energi bangsa dinilai akan jauh lebih bermanfaat jika dicurahkan pada sektor-sektor produktif yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
“Jauh lebih baik kami bersama-sama fokus memikirkan bagaimana cara memulihkan perekonomian nasional demi kesejahteraan rakyat, ketimbang menghabiskan energi untuk spekulasi politik yang tidak berdasar,” imbuh Ikhwan.
JMP kembali menekankan agar semua pihak menghormati hak prerogatif Presiden Republik Indonesia dalam setiap pengambilan keputusan strategis.
Langkah ini menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas keamanan dan politik nasional agar tetap berada dalam koridor yang konstitusional.
