Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tengah serius mengusut dugaan kasus keracunan makanan pada ribuan siswa di sejumlah daerah yang diduga bersumber dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jumlah korban dalam kasus ini terus meningkat signifikan beberapa waktu terakhir.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit memastikan pihaknya telah menurunkan tim untuk mendalami satu per satu kasus yang terjadi. “Polri saat ini sedang melakukan pendalaman, turun ke lapangan untuk melaksanakan pendalaman satu per satu,” ujar Listyo kepada awak media di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jumat, 26 September 2025.
Listyo menegaskan akan transparan dan menginformasikan hasil temuan kepada masyarakat. “Tentunya secara resmi nanti akan kami informasikan,” imbuhnya.
Sejak program MBG digulirkan, insiden keracunan tercatat di berbagai wilayah. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat sekitar 6.452 kasus keracunan MBG per akhir September 2025. Sementara itu, data resmi pemerintah yang dihimpun Badan Gizi Nasional, Kementerian Kesehatan, dan BPOM menunjukkan total korban berada di kisaran 5.000 orang.
Laporan menunjukkan, dalam kurun waktu 12 Agustus hingga 18 September 2025, kasus keracunan di berbagai sekolah telah menyebabkan setidaknya 978 siswa harus dirawat di rumah sakit. Gejala yang dialami para korban beragam, mulai dari diare, gatal-gatal di seluruh badan, mual muntah, bengkak wajah, gatal tenggorokan, sesak napas, pusing, hingga sakit kepala.
JPPI mengidentifikasi lima provinsi dengan jumlah kasus keracunan MBG terbanyak. Provinsi-provinsi tersebut adalah Jawa Barat dengan 2.012 kasus, DI Yogyakarta 1.047 kasus, Jawa Tengah 722 kasus, Bengkulu 539 kasus, dan Sulawesi Tengah 446 kasus.
Koordinator JPPI, Ubaid Matraji, mengungkapkan bahwa kasus keracunan menu MBG sempat menurun pada Juni 2025 lantaran sekolah-sekolah sedang dalam masa penerimaan murid baru. Namun, situasinya berubah drastis setelah itu. “Begitu sekolah masuk Juli, kemudian Agustus dan SPPG September ini digeber MBG-nya, maka naik angkanya gila-gilaan, sampai ribuan,” jelas Ubaid saat rapat bersama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin, 22 September 2025.
