Jakarta – PKS menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) bermanfaat bagi siswa, namun menekankan agar partai politik tidak terlibat dalam pengelolaannya. Pernyataan ini muncul setelah PDIP melarang kadernya terlibat dalam bisnis program MBG.
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada DPP PKS, Mardani Ali Sera, menyatakan bahwa MBG memberikan manfaat langsung kepada pelajar dalam memenuhi kebutuhan gizi.
"MBG program bagus. Memberi makanan bergizi pada siswa," kata Mardani saat dihubungi, Sabtu (28/2/2026).
Meskipun demikian, Mardani menyoroti tata kelola program tersebut. Menurutnya, pelaksanaan di lapangan masih memerlukan pembenahan.
"Tata kelolanya perlu diperbaiki. Standar gizi dan menu sering jadi keluhan," ujarnya.
Mardani mengingatkan agar pengawasan diperketat untuk menjaga kualitas. "Mesti ada pengawasan ketat dan perbaikan berkelanjutan," ujar dia.
PKS mendorong keterlibatan komunitas dan masyarakat dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), bukan partai politik.
"PKS mendorong komunitas dan masyarakat yang terlibat. Jangan parpol," tandasnya.
PDIP mengeluarkan surat edaran yang mengingatkan kadernya untuk tidak memanfaatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau memiliki bisnis dapur MBG alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Betul, surat tersebut untuk internal partai sebagai jawaban untuk menegaskan bahwa partai selama ini tidak pernah mengizinkan adanya kepentingan orang per orang untuk ikut terlibat dalam bisnis MBG," kata Politikus PDIP, Guntur Romli, kepada wartawan, Jumat (27/2/2026).
Menurut Guntur, sikap PDIP tegas menolak MBG dikomersialisasikan.
"Adanya larangan tersebut sikap partai sangat jelas. MBG adalah program pemerintah untuk rakyat dan dalam pelaksanaannya tidak boleh ada komersialisasi atas program kerakyatan tersebut," ungkapnya.
