Jakarta -, Ribuan siswa dan warga terdampak keracunan massal diduga akibat menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG), program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Peristiwa ini terus menjadi sorotan sejak awal tahun, memicu desakan dari masyarakat sipil agar program dihentikan sementara dan mendorong para pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaannya.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat setidaknya 5.360 anak dan warga terdampak. Data dari tiga lembaga pemerintah—Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan, dan BPOM—menunjukkan angka serupa. Per 21 September 2025, total korban keracunan menu MBG bertambah menjadi 6.452 orang.
Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan kasus keracunan massal ini disebabkan oleh tidak dijalankannya standar operasional prosedur (SOP) oleh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). BGN telah memperketat pengawasan dan meminta koordinator regional untuk mengecek langsung dapur agar SOP dan petunjuk teknis yang ditetapkan dijalankan dengan baik.
Akibat insiden berulang ini, Koalisi Masyarakat Sipil, yang terdiri dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), JPPI, Indonesia Corruption Watch (ICW), dan berbagai pihak lain, mendesak penghentian sementara program. Koalisi tersebut bahkan telah beraudiensi dengan Komisi IX DPR untuk menyampaikan aspirasinya.
Lantas, bagaimana respons para pimpinan DPR ihwal kejadian keracunan massal menu MBG ini?
Ketua DPR, Puan Maharani, menyatakan lembaganya akan mengawasi SPPG yang beroperasi sebagai dapur MBG. Parlemen, kata Puan, akan turun langsung memeriksa sumber masalah dari kasus keracunan massal di sejumlah daerah.
“Kami akan mengawasi ke tempat-tempat yang mana ada masalah di dapur-dapur MBG untuk melihat secara langsung sebenarnya masalahnya itu seperti apa,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa, 23 September 2025.
Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, masalah keracunan yang terus berulang mendesak untuk diselesaikan dengan pendekatan kolaborasi antarlembaga. “Jadi evaluasinya itu memang harus dilakukan secara total, jadi jangan saling menyalahkan. Dievaluasi bersama sehingga jangan terulang kembali,” tambahnya.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan perlu adanya investigasi lapangan untuk mencari tahu penyebab keracunan massal menu MBG. Ia mendorong aparat penegak hukum untuk terlibat menginvestigasi rentetan kasus keracunan ini.
Dasco juga mendesak BGN agar menyikapi kasus keracunan makan bergizi gratis ini dengan serius. Ia mempersilakan internal BGN untuk segera mengevaluasi program tersebut agar dapat berjalan dengan baik kembali.
Wakil Ketua DPR lainnya, Cucun Ahmad Syamsurijal, meminta dapur SPPG untuk mencicipi menu makanan bergizi gratis sebelum didistribusikan kepada siswa di sekolah. Ia menegaskan hal ini diperlukan sebagai langkah preventif terjadinya kasus keracunan massal.
“Dapur SPPG wajib melakukan tes organoleptik, yaitu melihat, mencium, dan mencicipi baik di dapur maupun di sekolah sebelum makanan diberikan,” kata Cucun dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 25 September 2025.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini berpendapat dapur-dapur SPPG yang mengurusi produksi menu MBG juga harus dibekali alat uji pangan. Ia ingin memastikan standar operasional prosedur yang diterapkan oleh Badan Gizi Nasional telah betul-betul diimplementasikan oleh seluruh SPPG. Pimpinan Parlemen, ujar Cucun, juga mendorong agar program ini bisa diperkuat lewat peraturan presiden agar BGN tidak bekerja sendiri dalam pelaksanaannya.
