Padang – Pemerintah Kota Padang kembali menorehkan hasil positif setelah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Sumatera Barat. Pencapaian ini menjadi yang ke-13 secara beruntun untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan kabar tersebut saat rapat koordinasi bulanan di Balai Kota, Senin (15/6/2026). Dalam forum yang dihadiri Wakil Wali Kota Maigus Nasir, Sekretaris Daerah, dan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu, pemerintah kota sekaligus mengevaluasi jalannya tata kelola pemerintahan.
Fadly menyebut capaian WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan bukti kerja bersama seluruh aparatur sipil negara dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang terlibat.
“Capaian ini patut kita syukuri dan menjadi bukti komitmen seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel. Terima kasih kepada seluruh jajaran yang telah bekerja keras,” kata Fadly.
Selain menyoroti kinerja keuangan, Fadly juga menekankan pentingnya penguatan sinergi antar-OPD untuk mendukung arah pembangunan Kota Padang sebagai smart city dan kota sehat. Ia meminta seluruh perangkat daerah bergerak selaras demi mengejar target yang sudah ditetapkan.
Pemko Padang menargetkan masuk 10 besar kota pintar di Indonesia sekaligus meraih penghargaan Swasti Saba Wistara kategori emas. Untuk mencapai sasaran itu, Fadly menegaskan perlunya optimalisasi program unggulan seperti Smart Surau, Padang SIGAP, Padang Amanah, dan Padang Melayani.
Ia juga meminta digitalisasi pelayanan publik diprioritaskan sebagai indikator utama pendukung transformasi kota. Menurut dia, peningkatan layanan berbasis teknologi akan menjadi salah satu penentu keberhasilan reformasi birokrasi di daerah.
Di sisi lain, Fadly memberi perhatian khusus pada mutu pembangunan fisik di lapangan. Ia menginstruksikan dinas terkait memperketat pengawasan terhadap proyek infrastruktur agar hasil pekerjaan lebih kuat dan berumur panjang.
“Saya melihat ada beberapa pembangunan infrastruktur baru yang sudah mengalami kerusakan. Ini harus menjadi perhatian serius karena setiap pembangunan harus memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” tegasnya.
Melalui rapat koordinasi itu, Pemko Padang kembali menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah kota menempatkan transparansi anggaran dan pembangunan berkualitas sebagai dua fokus utama demi mendorong kesejahteraan warga.
