JAKARTA – Pemerintah tengah menggenjot ambisi besar untuk memperkuat konektivitas nasional melalui pengembangan jaringan kereta api di luar Pulau Jawa. Proyek strategis yang ditargetkan rampung pada 2045 ini membutuhkan suntikan investasi fantastis, yakni mencapai Rp 1.100 hingga Rp 1.200 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, mengungkapkan bahwa rencana tersebut mencakup pembangunan jaringan baru serta reaktivasi jalur dengan total panjang sekitar 14 ribu kilometer. Jalur tersebut nantinya akan membentang di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
“Angkanya memang besar, tetapi ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia. Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBN,” ujar Agus dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 22 April 2026.
Ia menegaskan, proyek ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto dalam kerangka Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Untuk merealisasikannya, pemerintah bakal menerapkan skema pembiayaan kreatif dengan menggandeng pihak swasta guna mengurangi beban anggaran negara.
Pengembangan jaringan kereta api di luar Jawa dinilai krusial untuk menekan biaya logistik, memangkas ketimpangan antarwilayah, serta memacu daya saing ekonomi nasional. Saat ini, kontribusi kereta api terhadap mobilitas nasional masih tergolong minim, yakni hanya 4 persen untuk angkutan penumpang dan 1 persen untuk logistik.
Padahal, lanjut Agus, kereta api memiliki keunggulan komparatif dari sisi efisiensi energi dan rendah emisi. Kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca tercatat kurang dari 1 persen. Pemerintah pun bertekad mengoreksi ketimpangan investasi yang selama ini lebih dominan pada sektor jalan raya ketimbang perkeretaapian.
Tantangan di setiap wilayah pun dipetakan dengan saksama. Sumatera difokuskan pada penguatan jaringan yang ada, Kalimantan dimulai dari pembangunan fondasi baru, sementara Sulawesi diprioritaskan pada integrasi dengan kawasan industri dan komoditas unggulan.
Meski begitu, para ahli mengingatkan adanya sejumlah hambatan yang membayangi. Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran), Deddy Herlambang, menyoroti pembebasan lahan sebagai kendala utama dalam pembangunan trase baru. Ia juga menekankan pentingnya analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) agar pembangunan tidak memicu konflik sosial.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Bidang Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Aditya Dwi Laksana, menekankan bahwa pemerintah harus memastikan aspek permintaan pasar agar proyek tidak mangkrak di kemudian hari.
“Pemerintah harus menyiapkan hitung-hitungan bisnis yang jelas jika menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha,” pungkas Aditya.
