Palembang – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengajak para kepala daerah dan tokoh asal Sumatera Bagian Selatan untuk merumuskan program prioritas yang nyata dan dapat direalisasikan dalam periode 2027 – 2029. Ajakan itu disampaikan dalam acara Halalbihalal masyarakat perantau Sumbagsel di Griya Agung, Sabtu (25/4/2026). Pertemuan ini menjadi ruang konsolidasi gagasan pembangunan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Tito menjelaskan forum ini berangkat dari inisiatif para tokoh Sumbagsel yang ingin memperkuat kebersamaan sekaligus mendorong kontribusi nyata bagi kemajuan wilayah. "Bukan kita tidak nasionalisme dan mengedepankan primordialisme, kedaerahan. Enggak. Bukan itu," ujarnya.
Tito menekankan bahwa semangat kedaerahan perlu diarahkan menjadi energi positif melalui program-program yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah di wilayah Sumbagsel untuk menyusun agenda prioritas yang realistis dan dapat dituntaskan dalam waktu relatif singkat, dengan fokus pada capaian yang bisa dirasakan dalam kurun waktu tiga tahun.
Sebagai gambaran, Tito mencontohkan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur yang mampu membuka konektivitas antar wilayah. Pengembangan jaringan jalan tol di Sumatera dinilai dapat mendorong mobilitas, memperkuat aktivitas ekonomi, serta membuka potensi pariwisata di berbagai daerah. Ia menambahkan, hasil pertemuan akan ditindaklanjuti melalui pembahasan lanjutan bersama pemangku kepentingan di tingkat pusat guna merumuskan program prioritas yang siap diimplementasikan.
Melalui langkah tersebut, Tito berharap akan lahir program-program strategis yang tidak hanya berhenti pada tataran wacana, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. "Paling enggak sampai 2029 ada sesuatu yang kita tinggalkan yang berharga untuk masyarakat," pungkasnya. Kegiatan halal bihalal turut dihadiri oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Bachtiar Najamudin, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta sejumlah pihak terkait lainnya.
