Sibolga – Pemerintah pusat bergerak cepat dalam penanganan dampak bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera. Fokus utama saat ini adalah pendataan rinci korban dan percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya validasi data korban secara akurat. Tujuannya, agar penyaluran bantuan dan kompensasi dari pemerintah pusat tepat sasaran.
“Saya mohon Wali Kota, Bupati, Gubernur, segera datakan orang-orangnya dan alamatnya, *by name by address*, supaya segera bisa diberikan kompensasi,” tegas Tito saat meninjau langsung Kota Sibolga, Sumatera Utara, Minggu (21/12/2025).
Pemerintah memastikan bahwa pembangunan huntap bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara. Skema gotong royong lintas kementerian akan dioptimalkan untuk mempercepat proses pembangunan.
Sebagai langkah awal, sebanyak 200 unit huntap akan dibangun di Sibolga secara bertahap. Program ini merupakan bagian integral dari upaya pemulihan pasca-bencana yang dikoordinasikan oleh Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP).
Presiden sendiri telah menginstruksikan penggunaan lahan negara, termasuk lahan PTPN atau konsesi hutan jika diperlukan, untuk pembangunan huntap. Anggaran pun telah dialokasikan dari APBN melalui kebijakan efisiensi anggaran.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 21 Desember 2025, total korban jiwa akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 1.090 orang. Ribuan lainnya mengalami luka-luka, dan ratusan masih dinyatakan hilang. Aceh menjadi wilayah dengan jumlah korban meninggal tertinggi, yaitu 472 orang.
