Jakarta – Pengamat Citra Institute, Efriza, menilai Budi Santoso belum menunjukkan kapasitas yang memadai untuk mengendalikan harga minyak goreng, meski memiliki rekam jejak panjang sebagai birokrat di Kementerian Perdagangan. Menurut dia, persoalan harga komoditas strategis justru menjadi titik lemah dalam kinerja Budi saat ini.
“Semestinya Budi Santoso memahami rekam jejaknya. Ia seorang menteri yang memiliki pengalaman teknokratis panjang, berada di internal Kemendag, ternyata ia malah menampakkan tidak mampu mengendalikan harga komoditas strategis,” kata Efriza kepada RMOL di Jakarta, Minggu, 7 Juni 2026.
Efriza juga menyoroti sisi politik yang melekat pada sosok Budi. Ia menyebut, posisi Budi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) turut memberi pengaruh pada proses suksesinya menjadi Menteri Perdagangan.
Karena itu, kritik terhadap Budi dinilai wajar dan berpotensi semakin besar. Efriza menyebut, ekspektasi publik terhadap Budi lebih tinggi dibanding figur politik yang baru masuk ke sektor perdagangan, sehingga kekecewaan yang muncul juga lebih tajam.
Magister Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) itu bahkan memperkirakan, bila rencana kenaikan harga MinyaKita benar-benar dijalankan, dampaknya tidak berhenti pada isu pasar semata. Menurut dia, kebijakan itu bisa ikut menyeret citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Jika MinyaKita dinaikkan dampaknya memperburuk citra pemerintah, sebab sekarang saja harga berbagai minyak goreng lainnya telah melambung tinggi,” tegasnya.
Efriza menambahkan, jika kondisi itu terjadi, sektor perdagangan dan pangan juga berisiko mendapat penilaian buruk dari publik. “Bahkan urusan perdagangan dan pangan akan mendapatkan rapor merah,” ujarnya.
