Jakarta – Indonesia menyelenggarakan The 7th World Congress on Probation and Parole (WCPP) 2026 yang dihadiri delegasi dari 44 negara. Forum ini fokus mendorong penguatan sistem pemasyarakatan yang adaptif, manusiawi, dan berbasis pemulihan.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menegaskan tema kongres mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan. Fokus hukum kini tidak lagi hanya pada pemenjaraan, tetapi beralih ke pendekatan berbasis data dan pemulihan.
Agus menekankan konsep restorative justice adalah kunci utama membangun sistem hukum modern. Pendekatan ini bertujuan memulihkan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan sekadar memberikan efek jera.
"Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang lebih aman melalui penguatan peran pembimbingan dan pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan," ujar Agus dalam forum tersebut, Selasa (14/4/2026).
WCPP 2026 menjadi wadah pemangku kepentingan dunia merumuskan model pembinaan efektif, termasuk pengembangan pidana alternatif dan mekanisme pembebasan bersyarat.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan setiap negara memiliki karakteristik hukum berbeda. Ia menegaskan tidak ada satu model sistem pemasyarakatan yang dapat diterapkan secara universal di seluruh dunia.
"Oleh karena itu, forum seperti WCPP menjadi penting sebagai ruang dialog lintas negara untuk saling belajar dan memperkaya kebijakan nasional," tutur Yusril.
