Jakarta – Partai Golkar menggulirkan wacana pembentukan koalisi permanen untuk pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Usulan ini mencuat sebagai salah satu poin penting dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar yang berlangsung akhir pekan lalu.
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa koalisi permanen menjadi fondasi penting untuk stabilitas politik, yang pada gilirannya akan mempercepat pengambilan keputusan dan menjamin kesinambungan pembangunan nasional.
Golkar melihat perlunya transformasi dari koalisi elektoral yang bersifat sementara menjadi koalisi permanen yang berlandaskan ideologi dan strategi yang sama. Koalisi ini diharapkan tidak hanya berfokus pada memenangkan pemilihan presiden, tetapi juga terlembaga dalam kerja sama politik yang mengikat di parlemen dan pemerintahan.
Selain ide koalisi permanen, Rapimnas Golkar juga merekomendasikan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD, dengan alasan untuk meningkatkan keterlibatan dan partisipasi publik. Partai ini juga mendorong penyempurnaan sistem proporsional terbuka dalam pemilihan umum untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.
Wacana koalisi permanen ini bukan hal baru. Sebelumnya, gagasan serupa juga muncul dalam perayaan HUT ke-61 Partai Golkar, di mana Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut hadir.
Saat ini, pemerintahan Prabowo-Gibran didukung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. KIM awalnya beranggotakan Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, PSI, PBB, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Prima. Kemudian diperluas dengan bergabungnya PKS, PKB, PPP, Perindo, NasDem, Partai Buruh, hingga Partai Ummat.
Presiden Prabowo Subianto sendiri pernah menyampaikan gagasan koalisi permanen dalam pertemuan dengan pimpinan partai politik KIM Plus pada Februari lalu.
