Jakarta – Pemerintah berencana mempercepat pembangunan jaringan kereta api di luar Pulau Jawa, mencakup Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, dengan total panjang sekitar 14.000 kilometer. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan proyek ini membutuhkan investasi besar hingga Rp 1.200 triliun sampai tahun 2045.
AHY menekankan pendanaan menjadi tantangan utama. Pemerintah tengah menjajaki berbagai skema pembiayaan, tidak hanya dari APBN, tetapi juga APBD, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan investasi dari pihak swasta, termasuk investor asing.
Sebagai langkah awal, pemerintah sedang mengkaji pengembangan jalur kereta api di Sumatera bagian utara, khususnya ruas Banda Aceh-Besitang. Proyek ini masih dalam tahap perhitungan dan pendalaman.
Pemerintah juga menyiapkan penguatan kelembagaan untuk memastikan perencanaan dan implementasi proyek berjalan efektif. Pengembangan jaringan akan dilakukan secara bertahap, melalui pembangunan jalur baru maupun reaktivasi jalur lama.
AHY menegaskan pengembangan kereta api di luar Jawa adalah prioritas strategis. Hal ini diharapkan dapat menekan biaya logistik dan meningkatkan produktivitas daerah.
“Kereta api kita harapkan bisa berperan lebih besar, bukan hanya untuk penumpang, tetapi juga angkutan barang,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (23/4/2026).
Ia mengakui sektor perkeretaapian selama ini masih menghadapi keterbatasan investasi dibandingkan dengan pembangunan jalan.
“Terjadi *underinvestment*. Ini bukan berarti jalan tidak penting, tetapi kita perlu menyeimbangkan agar pengembangan kereta lebih optimal,” kata AHY.
Saat ini, jaringan rel kereta api masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara di luar Jawa, pengembangannya belum merata. Sumatera memang sudah memiliki jaringan, namun belum sepenuhnya terhubung. Sulawesi masih terbatas, dan Kalimantan bahkan belum memiliki jaringan kereta api.
“Ini menjadi perhatian utama kita ke depan,” pungkasnya.
