Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi nasional pada triwulan II-2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan. Di tengah tensi geopolitik dan ketidakpastian ekonomi dunia, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai capaian itu tetap patut diapresiasi karena menunjukkan ketahanan ekonomi domestik masih terjaga.
“Di tengah gejolak geopolitik dan ketidakpastian perekonomian global, kita bersyukur perekonomian nasional masih tumbuh 5,29 persen (yoy),” kata Said dalam keterangan di Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Ia menjelaskan, laju pertumbuhan kuartal ini banyak ditopang faktor musiman. Libur sekolah pada Juli disebut memberi dorongan besar bagi sektor akomodasi serta makanan dan minuman yang berkembang 10,6 persen.
Momentum penerimaan peserta didik baru, masuknya mahasiswa ke jenjang pendidikan tinggi, dan kenaikan kelas juga ikut mengangkat sektor infokom yang tumbuh 6,97 persen. Di sisi lain, cuaca kemarau ekstrem yang mendorong penggunaan pendingin ruangan, ditambah kenaikan harga gas akibat konflik geopolitik, membuat sektor listrik dan gas melonjak 10,81 persen.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama ekonomi dengan porsi 53,3 persen terhadap PDB. Meski lajunya melandai menjadi 5,05 persen dari 5,52 persen pada triwulan I-2026 yang terdorong momen mudik dan Lebaran, Said menilai kinerja konsumsi masih solid.
Sumber pertumbuhan lain datang dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi barang modal yang naik 6,87 persen. Ekspor juga menunjukkan akselerasi dengan pertumbuhan 4,13 persen, jauh lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang hanya 0,9 persen.
Namun, Said memberi perhatian khusus pada pelemahan di sektor manufaktur dan pertanian. Menurut dia, tren positif ekonomi secara keseluruhan tidak boleh menutupi perlambatan dua sektor yang punya peran besar dalam penyerapan tenaga kerja dan basis produksi nasional.
Industri pengolahan tercatat turun laju pertumbuhannya dari 5,04 persen pada triwulan I-2026 menjadi 4,52 persen pada triwulan II-2026. “Pemerintah penting untuk mewaspadai hal ini, sebab industri pengolahan menyumbangkan 18,5 persen dari PDB, sekaligus menjadi kontributor 13,5 persen tenaga kerja nasional dan cerminan sebagian besar tenaga kerja formal,” tegas Said.
Pelemahan serupa juga terjadi di pertanian. Meski diiringi panen raya serentak di banyak daerah, pertumbuhan sektor ini justru turun dari 4,97 persen menjadi 3,8 persen. Padahal, sektor primer tersebut menopang 13,57 persen PDB dan menyerap 28,75 persen tenaga kerja nasional.
Kondisi itu ikut memengaruhi struktur ketenagakerjaan. Data BPS menunjukkan jumlah pekerja formal naik dari 59,93 juta orang pada Februari 2026 menjadi 60,31 juta orang atau 40,7 persen pada Mei 2026. Akan tetapi, pekerja informal tetap mendominasi sebanyak 87,88 juta orang atau 59,3 persen.
Dibandingkan akhir 2025, proporsi pekerja informal meningkat 1,6 persen, sementara pekerja formal turun dengan besaran yang sama. Said menduga ketimpangan antara dua sektor itu berkaitan dengan naiknya angka kesenjangan sosial nasional. Rasio gini tercatat naik dari 0,363 pada September 2025 menjadi 0,368 pada Maret 2026, dengan peningkatan paling jelas di wilayah perkotaan dari 0,383 menjadi 0,387.
“Mereka yang bekerja di sektor formal relatif lebih berdaya tahan karena dukungan jaminan sosial. Sementara pekerja di sektor informal langsung berhadapan dengan tekanan inflasi di sektor transportasi, pendidikan, kesehatan, dan bahan makanan,” ujarnya.
Untuk merespons persoalan struktural tersebut, Said mendesak pemerintah segera memperbaiki iklim usaha di industri manufaktur dan perdagangan besar. Ia juga meminta perluasan akses pendidikan tinggi yang lebih inklusif.
“Saya berharap ada program afirmasi dari pemerintah untuk memberikan berbagai jaminan sosial, terkhusus ditujukan kepada para pekerja informal, seperti beasiswa, kemudahan akses BPJS, hingga perluasan lapangan kerja,” kata Said.
