MATARAM, Gonesia.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) resmi menerapkan kebijakan diskresi operasional selama enam bulan ke depan untuk mengatasi krisis air bersih yang melumpuhkan sektor pariwisata di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara.
Langkah darurat ini diambil sebagai respons cepat atas terhentinya pasokan air yang telah mengganggu aktivitas warga lokal dan kenyamanan wisatawan selama beberapa hari terakhir.
Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas utama di tengah kerumitan persoalan regulasi dan sengketa izin lingkungan yang sedang berlangsung.
Pemerintah daerah kini tengah memacu koordinasi lintas sektor untuk memastikan operasional perusahaan penyedia air dapat kembali berjalan dalam waktu dekat.
Upaya ini dilakukan agar layanan publik tetap terjaga sembari menunggu proses hukum dan perizinan yang sedang berjalan diselesaikan secara menyeluruh.
Gubernur Iqbal secara aktif telah mengomunikasikan situasi kedaruratan ini kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan teknis dan kebijakan.
Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, telah menyatakan komitmennya untuk membantu mencari jalan keluar atas kebuntuan regulasi yang menghambat suplai air di kawasan destinasi wisata unggulan tersebut.
Dukungan dari kementerian dianggap krusial untuk memberikan landasan hukum bagi langkah diskresi yang diambil pemerintah provinsi.
“Dua hari lalu saya sudah berbicara langsung dengan Pak Menteri Lingkungan Hidup untuk menjelaskan situasi kedaruratan (emergency) ini. Suplai air harus tetap berjalan karena menyangkut kehidupan masyarakat, pelayanan publik, dan keberlangsungan sektor pariwisata,” ujar Iqbal di sela kunjungannya ke Gili Meno bersama Putri Mahkota Swedia Victoria, Minggu, 6 September 2026.
Iqbal pun menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh wisatawan dan pelaku usaha yang terdampak oleh krisis air tersebut.
Pemerintah menargetkan aliran air bersih akan kembali normal dalam kurun waktu satu hingga dua hari ke depan melalui pengaktifan kembali jaringan pipa utama.
Sebagai langkah mitigasi jangka pendek, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara telah menginstruksikan pengiriman bantuan air bersih secara berkala ke titik-titik yang paling membutuhkan.
Skema ini diakui sebagai pilihan paling realistis guna menanggulangi dampak krisis di lapangan saat ini.
Namun, Pemprov NTB menegaskan bahwa kebijakan ini hanya bersifat transisi hingga solusi permanen yang memenuhi standar perlindungan lingkungan dapat diterapkan.
Pemerintah berkomitmen untuk tidak hanya fokus pada pemulihan pariwisata, tetapi juga menjamin hak dasar warga atas akses air bersih tetap terlindungi.
“Bagi NTB, memastikan air kembali mengalir bukan hanya soal menjaga aktivitas pariwisata, tetapi terutama memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Solusi jangka pendek harus segera berjalan, sementara penyelesaian permanen harus dibangun di atas kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Seluruh jajaran terkait kini diinstruksikan untuk memformalkan langkah ini melalui surat resmi antar-lembaga guna menjamin legalitas operasional di lapangan.
Situasi di Gili Trawangan terus dipantau ketat untuk memastikan tidak ada kendala baru dalam proses pemulihan pasokan air tersebut.
