PENANG, Gonesia.com – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menyerukan reformasi fundamental terhadap struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) demi menjawab tantangan konflik global yang semakin kompleks dan lintas batas.
Ia mengusulkan pembentukan PBB 2.0 yang lebih adaptif sebagai respons atas ketidakmampuan sistem internasional saat ini dalam meredam ketegangan geopolitik secara efektif.
Gagasan tersebut disampaikan dalam forum internasional Penang Peace Dialogue yang berlangsung di Penang, Malaysia, pada Minggu, 6 September 2026.
Menurut dia, dunia saat ini berada di titik krusial di mana dinamika konflik saling berkaitan dan memberikan dampak signifikan yang menembus kedaulatan negara.
“Kita membutuhkan lembaga global yang lebih kuat, mediasi global yang lebih kuat, dan diplomasi global yang lebih kuat untuk menjaga perdamaian. Sekarang, kita harus bergerak melampaui Perserikatan Bangsa-Bangsa edisi lama dan membangun edisi baru, Perserikatan Bangsa-Bangsa 2.0 yang baru,” ujar Jokowi dalam pidatonya sebagaimana dikutip dari JPNN.com.
Ia menegaskan bahwa lembaga internasional tersebut perlu melakukan redefinisi total terhadap sistem, proses, dan strategi operasional agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman.
Upaya transformasi ini dipandang perlu guna mewujudkan tatanan dunia yang lebih stabil dan inklusif bagi seluruh bangsa.
Ia menekankan bahwa prasyarat mutlak bagi kemakmuran berkelanjutan adalah keberanian setiap negara untuk memprioritaskan perdamaian di atas segala bentuk perselisihan.
“Karena kemakmuran yang berkelanjutan hanya dapat dicapai ketika setiap negara memilih perdamaian daripada konflik. Kerja sama daripada persaingan dan kolaborasi daripada perpecahan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa tidak ada satu pun negara yang mampu mencapai kesuksesan secara mandiri di tengah dunia yang saling terhubung.
Ia meyakini bahwa perdamaian tidak mungkin terwujud tanpa adanya fondasi kepercayaan antarnegara yang kuat.
Dalam kesempatan yang sama, ia mengangkat Asia Tenggara sebagai model kolaborasi peradaban yang sukses di tengah dunia multipolar.
Kawasan ini dinilai berhasil membuktikan bahwa perbedaan latar belakang bukanlah penghalang, melainkan instrumen untuk membangun pemahaman dan kemajuan bersama.
“Di sini (Asia Tenggara), perbedaan bukanlah penghalang. Perbedaan adalah jembatan menuju pemahaman, kerja sama, dan kemajuan bersama,” katanya.
Ia kemudian menantang negara-negara maju untuk mengadopsi nilai-nilai serupa dalam kebijakan luar negeri mereka.
Menurutnya, kebesaran sebuah negara maju tidak seharusnya hanya dihitung berdasarkan angka pertumbuhan ekonomi atau kecanggihan teknologi semata.
Ia mendesak agar negara-negara tersebut menunjukkan tanggung jawab moral dan kebijaksanaan dalam menjaga stabilitas global.
“Negara-negara maju tidak boleh hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri. Mereka harus memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk membangun kepercayaan, memperkuat kerja sama, dan membantu menciptakan dunia yang lebih damai,” ujar dia.
Forum dialog ini turut dihadiri oleh Ketua Menteri Penang Chow Kon Yeow serta Konsul Jenderal RI di Penang, Wanton Saragih, bersama sejumlah tokoh internasional.
