Jeddah – Rencana pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sekolah Indonesia Jeddah (SIJ), Arab Saudi, menuai kritik dari aktivis Forum Sipil Bersuara (FORSIBER), Hamdi Putra. Ia menilai langkah itu lebih bernuansa simbol politik ketimbang jawaban atas persoalan mendasar yang masih membelit operasional program serupa di dalam negeri.
Hamdi menyebut, program tersebut dirancang untuk menjangkau sekitar 1.408 siswa, yang merupakan anak WNI dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di wilayah Jeddah hingga Makkah. Namun, menurut dia, perluasan layanan ke luar negeri justru tidak sejalan dengan kondisi pengelolaan Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini.
“Langkah ekspansi lintas negara ini kontradiktif dengan realitas tata kelola BGN saat ini,” kata Hamdi, dikutip Rabu, 3 Juni 2026.
Ia merujuk pada data BGN per 31 Mei 2026 yang mencatat lebih dari 8.000 SPPG pernah berstatus suspend dan lebih dari 2.000 lainnya masih dalam kondisi serupa. Bagi Hamdi, data itu menunjukkan BGN belum menuntaskan persoalan pengawasan, mutu, dan kepatuhan dapur produksi di Indonesia.
“BGN belum selesai membereskan dapur MBG di dalam negeri, tetapi sudah mengetuk pintu Jeddah hingga Makkah,” ujarnya.
