Jakarta – Pemerintah menggelar rapat koordinasi lintas kementerian untuk membahas kelanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul lonjakan kasus keracunan massal yang bersumber dari menu tersebut. Rapat intensif selama tiga jam ini berlangsung di kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, pada Minggu, 28 September 2025.
Dalam pertemuan tersebut, enam poin penting disepakati guna memastikan perbaikan dan keberlanjutan program MBG. Salah satu kesepakatan utama adalah penutupan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang bermasalah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa asesmen penutupan SPPG akan dilakukan selama masa evaluasi dan investigasi berlangsung. Pemerintah juga bersepakat untuk mengevaluasi kedisiplinan, kualitas, hingga kemampuan seluruh juru masak yang bekerja di SPPG atau dapur MBG.
“Ketiga, SPPG sudah diwajibkan untuk sterilisasi seluruh alat makan dan proses sanitasi diperbaiki, khususnya kualitas dan alur limbah,” kata Zulkifli Hasan usai rapat koordinasi.
Poin kesepakatan keempat, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh kementerian, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan agar terlibat aktif dalam mengawasi program prioritas ini. Zulkifli menegaskan para pemangku kepentingan diperintahkan untuk tidak saling menunggu dalam memonitor program MBG.
Rapat koordinasi juga menyepakati kewajiban bagi seluruh dapur MBG untuk memiliki sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS). SLHS adalah pengakuan tertulis dari dinas kesehatan yang menyatakan bahwa suatu usaha telah memenuhi standar baku mutu serta persyaratan kesehatan higienis dan sanitasi.
Poin terakhir mengenai kelanjutan program MBG adalah pemberdayaan layanan kesehatan. Pemerintah akan memanfaatkan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dan unit kesehatan sekolah (UKS) untuk memantau SPPG secara rutin.
“Intruksikan Puskesmas dan UKS-UKS itu ikut secara aktif tanpa diminta,” ujar Zulkifli.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Selain itu, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, serta Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq turut hadir.
Hingga September 2025, program Makan Bergizi Gratis telah menyebabkan lebih dari 6.000 siswa mengalami keracunan. Kasus terbaru dan terbanyak terjadi di Kabupaten Bandung Barat, menimpa 1.309 orang.
Menanggapi insiden ini, Presiden Prabowo Subianto menyebutnya sebagai “masalah besar” dan mengakui adanya kekurangan dalam pelaksanaan program prioritas janji kampanyenya. Namun, ia juga mengingatkan agar kasus keracunan MBG tidak dipolitisasi.
“Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita, yang sering sulit makan. Mereka itu makan hanya nasi pakai garam,” ujar Prabowo pada Sabtu, 27 September 2025, sembari menekankan tantangan dalam memberi makan puluhan juta anak.
