Jakarta – Pemerintah menyiapkan strategi pembiayaan utang dengan lebih hati-hati di tengah tren ekonomi global yang mulai bergerak ke era suku bunga tinggi. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan, perubahan arah suku bunga internasional dan kebijakan Bank Indonesia akan terus dicermati karena berpengaruh langsung terhadap biaya penerbitan surat utang negara.
Tekanan itu makin terasa setelah sejumlah bank sentral besar kembali mengetatkan kebijakan. The Federal Reserve menaikkan suku bunga acuannya 25 basis poin menjadi 3,75%-4% pada September 2026, yang menjadi kenaikan pertama sejak 2023. Di saat yang sama, Bank of Japan mendorong suku bunga ke 1,25%, level tertinggi dalam 31 tahun.
“Karena bunga itu fenomena di perekonomian kita. Ada suku bunga simpanan, kredit, dan suku bunga SBN. Semua itu memengaruhi kehidupan perekonomian kita, dan ini yang kami waspadai terus,” ujar Suahasil usai bertemu Gubernur BI Destry Damayanti di kantor BI, Kamis (24/9).
Ia menjelaskan, pemerintah tidak bisa mengabaikan dampak pergerakan suku bunga terhadap rencana pembiayaan negara. Dalam penerbitan surat utang, menurut dia, pemerintah harus memastikan tingkat imbal hasil yang ditawarkan tetap optimal, bisa diterima pasar, dan efisien bagi belanja negara.
“Berapa pun suku bunga, pasti APBN membayar biaya bunga. Kami ingin yang optimal, yang bisa diterima pasar dan efisien untuk belanja negara,” katanya.
Suahasil menambahkan, Kementerian Keuangan akan terus membaca kondisi pasar keuangan sebelum menentukan strategi penerbitan utang. Namun, ia menegaskan kementeriannya tidak mengatur kebijakan suku bunga.
“Kami perhatikan terus bagaimana strategi yang tepat untuk itu. Bukan berarti Kemenkeu punya kebijakan suku bunga,” ujarnya.
Pembahasan soal strategi pembiayaan itu juga menjadi salah satu materi pertemuan dengan Destry hari ini. Dalam pernyataannya, Gubernur BI Destry Damayanti menyebut pertemuan antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan adalah bagian dari sinergi yang biasa dilakukan.
Menurut Destry, ada sejumlah isu yang dibicarakan, mulai dari likuiditas pasar keuangan hingga strategi penerbitan surat utang pemerintah melalui Sekuritas Rupiah Bank Indonesia. Ia juga menyebut ada pembahasan lain yang sifatnya rutin di level teknis KSSK.
“Ada juga beberapa hal lain yang kami bahas, yang sebenarnya merupakan pembahasan reguler, khususnya tim teknis di KSSK,” kata Destry.
Di sisi lain, beban bunga utang pemerintah tercatat terus menanjak dalam beberapa tahun terakhir. Porsinya pun kian besar dalam belanja negara.
Pada APBN 2025, pemerintah menargetkan belanja bunga utang sebesar Rp 552,1 triliun. Jika dibandingkan dengan target penerimaan APBN 2025 sebesar Rp 3.051 triliun, porsinya mencapai 18,4%. Sementara jika memakai realisasi penerimaan APBN 2025 sebagai pembanding, rasionya menyentuh 20%.
Pemerintah juga telah mematok kenaikan lebih lanjut, dengan target belanja bunga utang Rp 599 triliun pada 2026 dan Rp 650 triliun dalam RAPBN 2027.
