PEKANBARU, Gonesia.com — Perjuangan ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Indonesia kini memasuki babak baru dengan penguatan basis massa di tingkat daerah.
Langkah strategis ini ditandai dengan terbentuknya kepengurusan Aliansi Merah Putih (AMP) Provinsi Riau pada Minggu (13/9/2026).
Pembentukan organisasi ini menjadi tindak lanjut nyata dari pergerakan AMP pusat dalam mengawal nasib aparatur sipil negara (ASN) berstatus PPPK penuh waktu maupun paruh waktu.
Ketua AMP Riau, Eko Wibowo, menyatakan bahwa kehadiran aliansi ini di tingkat daerah merupakan tindak lanjut nyata dari pergerakan AMP pusat di tingkat nasional.
“Kami menyambut baik terbentuknya gerakan nasional Aliansi Merah Putih yang memperjuangkan nasib aparatur sipil negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu dan PPPK paruh waktu di seluruh Indonesia,” ujar Eko kepada JPNN.com, Minggu (13/9/2026).
Ia mengaku telah menerima amanah langsung dari Ketua Umum AMP, Fadlun Abdillah, untuk segera mengonsolidasikan kekuatan di wilayah Riau.
Menurutnya, keberadaan forum ini menjadi wadah krusial untuk menyatukan aspirasi para ASN PPPK dari berbagai latar belakang profesi.
“Kami menyambut baik untuk memperpanjang pergerakan perjuangan kawan-kawan ASN PPPK berbagai jabatan di Provinsi Riau,” kata dia.
Eko merinci bahwa cakupan perjuangan ini melibatkan tenaga guru, tenaga kependidikan (tendik), tenaga teknis, hingga tenaga kesehatan (nakes).
Ia menegaskan bahwa salah satu poin krusial yang diperjuangkan adalah perubahan skema penggajian bagi para pegawai.
“Sudah saatnya ASN PPPK sejahtera diangkat menjadi PNS, sedangkan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu dengan sumber gaji dari APBN. Bukan dari APBD karena seluruh pemda mengalami keterbatasan anggaran,” tutur dia.
Dalam operasionalnya, AMP Riau berkomitmen untuk tetap patuh dan taat pada satu komando dari AMP pusat.
Organisasi ini diketahui telah menjalin komunikasi intensif dengan Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, terkait berbagai permasalahan status kepegawaian.
Setidaknya terdapat empat tuntutan utama yang diusung oleh para ASN PPPK di Riau.
Pertama, menuntut pengangkatan ASN PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu atau pegawai pusat.
Kedua, pengangkatan ASN PPPK penuh waktu menjadi PNS pusat tanpa batasan usia serta tanpa tes, cukup melalui seleksi administrasi berkas.
Ketiga, masa kerja ASN yang diangkat menjadi PNS mulai awal 2027 harus dihitung berdasarkan total masa pengabdian sejak masih berstatus honorer.
Keempat, menuntut penghapusan disparitas jenjang karier antara PNS dan PPPK di masa depan.
Sebelumnya, Ketua Umum AMP Fadlun Abdillah telah memastikan bahwa data seluruh anggota dari 10 forum yang tergabung dalam aliansi telah diserahkan kepada pemerintah dan DPR RI.
Data tersebut kini berada di tangan Wakil Ketua DPR RI serta Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, untuk segera disinkronisasi.
Pemerintah diharapkan segera melakukan verifikasi bersama kementerian dan lembaga terkait agar solusi bagi para PPPK dapat segera terealisasi.
Optimisme ini muncul berkaca dari keberhasilan dosen PPPK yang telah mendapatkan regulasi pengangkatan menjadi PNS sebelumnya.
Dengan adanya kepengurusan di Riau, diharapkan aspirasi yang dibawa akan semakin kuat dan mendapatkan perhatian serius dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat pusat.
