JAKARTA, Gonesia.com – Analis politik dan intelijen Boni Hargens memperingatkan Presiden Prabowo Subianto agar menghindari wacana pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) pada momentum politik saat ini.
Langkah administratif tersebut dinilai berisiko tinggi memicu gejolak narasi yang dapat merugikan legitimasi pemerintah di mata publik.
Boni menekankan bahwa saat ini lanskap politik nasional masih menyisakan residu dari polemik kasus korupsi yang melibatkan mantan petinggi Kejaksaan Agung.
Kondisi tersebut menciptakan ruang bagi kelompok oposisi untuk membangun opini negatif yang menyudutkan Presiden.
“Kita baru selesai dengan polemik soal kasus korupsi yang melibatkan mantan petinggi kejaksaan. Ada kelompok dalam masyarakat yang menilai itu bentuk konflik antarlembaga kepolisian dan kejaksaan meskipun penilaian itu tidak benar,” ujar mantan Dewan Pengawas Lembaga Kantor Berita Negara (LKBN) ANTARA tersebut kepada wartawan, Kamis (6/8/2026).
Ia menambahkan, keputusan yang secara hukum sah tetap bisa dieksploitasi oleh aktor politik jika momentumnya dianggap tidak tepat.
Menurutnya, kelompok oposisi jalanan berpotensi menarasikan pergantian Kapolri sebagai bentuk intervensi terhadap penegakan hukum.
“Kelompok oposisi dapat mengklaim bahwa pergantian Kapolri dilakukan karena Kapolri terlalu berani mengusut kasus korupsi yang melibatkan oknum dari Kejaksaan Agung, sebuah narasi yang menghubungkan keputusan administratif dengan dugaan intervensi terhadap penegakan hukum,” tegas Boni.
Ia menyebut opini semacam itu sangat berbahaya karena mudah diterima oleh segmen masyarakat yang telah memiliki praduga negatif terhadap pemerintah.
Dirinya pun menyarankan agar Presiden Prabowo menunda wacana tersebut demi menjaga stabilitas kepercayaan publik.
“Saya tidak mengadvokasi penolakan permanen terhadap wacana pergantian Kapolri, melainkan menyarankan agar ide tersebut diabaikan sementara oleh presiden. Rekomendasi ini didasarkan pada konsep butterfly effect atau efek kupu-kupu, di mana satu keputusan kecil yang diambil dalam konteks yang kurang tepat dapat memicu serangkaian reaksi berantai yang dampaknya jauh melebihi perkiraan awal,” kata dia.
Dia menjelaskan bahwa kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan membaca medan komunikasi politik secara tajam.
Menurutnya, menunda tindakan bukan merupakan tanda kelemahan, melainkan kecerdasan strategis dalam menjaga ekosistem politik.
“Konsep “efek kupu-kupu” dalam konteks ini merujuk pada potensi dampak yang tidak proporsional dan tidak terduga dari satu keputusan administratif terhadap keseluruhan sistem kepercayaan publik dan stabilitas politik,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa legalitas sebuah tindakan eksekutif tidak menjamin kebijakan tersebut bijaksana secara politik.
“Hak prerogatif presiden memang tidak perlu dipertanyakan, itu konstitusional tetapi konteks pelaksanaannya sangat menentukan bagaimana keputusan tersebut akan diterima dan ditafsirkan oleh publik,” ujar dia.
Ia menekankan bahwa kredibilitas pemerintah adalah aset jangka panjang yang harus dijaga dari narasi-narasi menyesatkan.
“Dalam atmosfer seperti ini, setiap langkah eksekutif yang bersentuhan dengan institusi penegak hukum akan cenderung dibaca melalui lensa kecurigaan. Pemerintahan yang kuat bukan hanya yang mampu bertindak, tetapi yang mampu mengelola narasi di sekitar tindakannya,” lanjutnya.
Ia menyimpulkan bahwa kunci utama dalam politik adalah ketepatan waktu dalam mengambil keputusan krusial.
“Bagi seorang presiden yang sedang membangun fondasi pemerintahannya, menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik adalah investasi jangka panjang yang tidak ternilai harganya,” tutupnya.
