Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyatakan siap mengawal sejumlah aspirasi Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Tegal, terutama terkait perbaikan fasilitas belajar dan peningkatan kesejahteraan tutor. Ia menilai penguatan PKBM berperan penting tidak hanya bagi mutu pendidikan nonformal, tetapi juga bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tegal.
Pernyataan itu disampaikan Fikri saat menerima audiensi Forum PKBM Kabupaten Tegal dalam agenda reses DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026.
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (7/8/2026), Fikri mengatakan PKBM memegang fungsi krusial dalam pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C. Selain itu, lembaga ini juga menjalankan pendidikan keaksaraan serta pelatihan kecakapan hidup atau life skills untuk pemberdayaan masyarakat.
Legislator Fraksi PKS itu menambahkan, keberadaan 24 PKBM di Kabupaten Tegal memiliki kontribusi strategis terhadap peningkatan literasi warga dan mutu SDM daerah. Ia juga menyoroti data tahun 2025 yang menunjukkan IPM Kabupaten Tegal berada di angka 72,36 dan menempati peringkat ke-28 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Di sisi lain, Forum PKBM Kabupaten Tegal memaparkan berbagai hambatan yang masih mereka hadapi. Persoalan itu meliputi keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran, kesejahteraan tutor yang masih rendah akibat terbatasnya pemanfaatan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), serta belum meratanya dukungan teknologi untuk digitalisasi pembelajaran, Tes Kompetensi Akademik (TKA), dan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK).
Ketua Forum PKBM Kabupaten Tegal, Fatkhuri, mengatakan kebutuhan fasilitas menjadi masalah mendesak. “Kami sangat membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Saat ini kegiatan pembelajaran masih menempati gedung sekolah dasar maupun sekolah swasta di wilayah Kabupaten Tegal,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Fikri meminta forum tersebut segera menyusun surat resmi yang memuat rincian kebutuhan paling prioritas. Dokumen itu, kata dia, akan diteruskan ke kementerian terkait, khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, agar bisa ditindaklanjuti di tingkat pusat.
Politisi Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX itu juga mendorong PKBM di Kabupaten Tegal memperluas jejaring dengan PKBM dari daerah lain. Menurutnya, langkah tersebut akan memperkuat posisi tawar dalam memperjuangkan kebijakan pendidikan nonformal di tingkat nasional.
“Kolaborasi antardaerah akan memperkuat posisi tawar PKBM dalam menyuarakan kebutuhan dan kebijakan pendidikan nonformal di tingkat nasional,” kata Fikri.
