IDCloudHost | SSD Cloud Hosting Indonesia
Berita Pariwisata

Chusnunia Soroti KBS, Desak Evaluasi Tata Kelola Satwa

Surabaya – Komisi VII DPR RI meminta evaluasi total atas pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) menyusul dugaan buruknya tata kelola yang kini menjadi sorotan publik. Isu tersebut, menurut parlemen, harus menjadi titik balik untuk menempatkan kesejahteraan satwa dan akuntabilitas pengelolaan sebagai prioritas utama.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyatakan keprihatinannya atas sejumlah laporan yang mengindikasikan adanya kelalaian dalam pengelolaan KBS hingga memengaruhi kondisi hewan di sana. Ia menegaskan, sektor pariwisata tidak boleh semata-mata mengejar jumlah pengunjung dan pemasukan.

“Ini masih shock ya, kita prihatin banget intinya. Sampai kehabisan kata-kata lah karena kita shock, sampai kayak gitu keadaannya,” ujar Chusnunia usai Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (24/7/2026).

Menurut dia, pemerintah bersama pengelola perlu meninjau ulang seluruh destinasi wisata yang memanfaatkan satwa agar kejadian serupa tidak terulang. Ia menekankan, kesehatan dan kesejahteraan hewan harus ditempatkan sebagai landasan utama dalam pengelolaan kawasan konservasi maupun wisata edukasi.

Chusnunia bahkan membuka opsi penutupan sementara jika kondisi lapangan memang sudah tidak lagi mampu menjamin perlindungan satwa. Langkah itu, katanya, bisa memberi ruang bagi pembenahan sistem sebelum operasional kembali dibuka.

BK DPR RI Perkuat Telesurvei untuk Susun RUU Akurat

“Kalau situasinya memprihatinkan, dari saya pribadi nih, tutup dulu deh daripada kasihan itu (hewannya). Baru kalau sudah punya pola tata kelola yang tidak mungkin lagi terjadi korupsi dan sebagainya, ya silakan dibuka,” tegas legislator dari Fraksi PKB itu.

Selama masa perbaikan, ia mendorong pemerintah daerah mengembangkan destinasi lain yang tidak bergantung pada pemanfaatan satwa. Pilihannya mencakup wisata edukasi, ruang terbuka, hingga wahana rekreasi keluarga.

Komisi VII DPR RI juga menyiapkan langkah pengawasan lanjutan, termasuk kemungkinan inspeksi langsung ke KBS. Tujuannya untuk melihat kondisi satwa sekaligus memastikan proses pembenahan tata kelola berjalan sebagaimana mestinya.

Komentar

Berita Populer

01

Daftar Saham Baru Indeks KOMPAS100 dan Rekomendasi Analis Agustus 2026

02

Cara Mudah Beli Paket Data Semua Operator Lewat Aplikasi GoPay

03

YLKI Soroti Pemblokiran Rekening Bank Mandiri dan Ingatkan Hak Nasabah

04

Purbaya Nilai Jakarta Tak Perlu Terbitkan Obligasi untuk Pembangunan Infrastruktur

05

UMK 2026: Daftar Lengkap Wilayah dengan UMK Tertinggi & Terendah

06

Proyeksi Kinerja ANTM Tetap Kuat di Tengah Bayang Risiko Regulasi

07

Akselerasi Dekarbonisasi Industri Indonesia Melalui RUEN 2026–2035

08

Profil Ikhwan Ali Tanamal, Debutan Gemilang Persib Bandung Lawan Arema FC

Berita Terbaru