Denpasar – Komisi I DPR RI mendukung penuh rencana pemekaran dan pembentukan Kodam baru di Nusa Tenggara Timur (NTT). Dukungan itu didasarkan pada kondisi geografis wilayah kepulauan yang dinilai membutuhkan pengaturan pertahanan dengan rentang kendali lebih efisien.
Anggota Komisi I DPR RI Sabam Rajagukguk menyampaikan pandangan tersebut saat Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI di Kodam IX/Udayana, Denpasar, Bali, Jumat (24/7/2026). Menurut dia, luas wilayah Kodam IX/Udayana serta jauhnya jarak antarpulau membuat kebutuhan akan satuan komando baru menjadi sangat relevan.
“Wilayah Kodam IX/Udayana ini sangat luas dan terdiri dari banyak pulau besar dengan jarak tempuh yang jauh. Di peta kelihatannya berdekatan, padahal antarwilayah di NTT melalui jalur udara saja membutuhkan waktu 1 hingga 1,5 jam. Karena itu, rencana pembentukan Kodam baru ini sangat tepat dan kami dukung,” kata Sabam kepada Parlementaria.
Sabam yang pernah bertugas di satuan infantri wilayah Udayana itu juga mengingatkan bahwa pemekaran organisasi tak cukup hanya menambah struktur. Ia menilai, peningkatan kinerja dan kesiapan personel harus berjalan seiring.
“Harapan kita, ketika satu organisasi dimekarkan menjadi dua, kinerja dan efektivitas pembinaannya harus jauh lebih optimal. Apalagi saat ini pemenuhan Tabel Organisasi dan Peralatan (TOP) masih berada di kisaran 58 persen. Pemenuhan kelengkapan ini yang harus terus ditingkatkan secara bertahap demi menunjang kesiapan Kodam baru,” ujarnya.
Kunjungan Komisi I DPR RI ke Markas Kodam IX/Udayana juga menjadi bagian dari fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi terkait kesiapan satuan TNI di daerah. Temuan di lapangan beserta masukan mengenai pembentukan Kodam baru di NTT selanjutnya akan dibawa ke pembahasan bersama Kementerian Pertahanan untuk memperkuat postur pertahanan nasional, terutama di kawasan kepulauan dan perbatasan.
