Banda Aceh – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI M. Yahya Zaini menilai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ie Masen Kaya Adang di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, pantas dijadikan rujukan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aceh. Penilaian itu ia sampaikan saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke lokasi tersebut, Kamis (23/7/2026).
Yahya menyebut fasilitas itu telah memperlihatkan pengelolaan yang tertib, mulai dari pelayanan, keamanan pangan, hingga operasional dapur. Saat ini, SPPG tersebut melayani sekitar 2.500 penerima manfaat, termasuk kurang lebih 300 kelompok 3B yang terdiri atas ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Ini saya kira salah satu percontohan SPPG yang bagus di Aceh. Sudah berjalan sekitar satu tahun dan tidak pernah terjadi kasus yang berkaitan dengan keamanan pangan,” kata Yahya.
Ia juga memberi apresiasi kepada Yayasan Amal Pundi Amal Nusantara yang mengelola SPPG bersama kepala satuan pelayanan dan tenaga gizi. Menurut dia, kerja kolektif itu menjadi kunci terjaganya mutu layanan dan layak dipertahankan agar bisa ditiru daerah lain.
Namun demikian, Yahya menekankan pengawasan tidak boleh longgar. Ia menilai pengendalian harus terus diperkuat agar makanan yang dibagikan kepada siswa maupun kelompok penerima manfaat lain benar-benar aman.
“Kami berharap pengawasan terus dilakukan supaya keamanan makanan yang diberikan kepada anak-anak sekolah benar-benar terjamin,” ujarnya.
Dalam peninjauan itu, Yahya juga menyoroti kualitas bangunan SPPG Ie Masen Kaya yang dinilainya sangat baik. Dengan luas sekitar 400 meter persegi dan tata ruang yang disiapkan sejak awal, alur produksi makanan disebut lebih higienis dan efisien dibandingkan sejumlah SPPG lain yang kapasitas bangunannya lebih kecil.
Ia berharap semakin banyak SPPG di Aceh mengadopsi standar serupa, baik dari sisi infrastruktur maupun tata kelola. Dengan begitu, pelayanan Program MBG dapat berlangsung lebih merata.
Di sisi lain, Yahya mengingatkan pentingnya sertifikasi keamanan pangan. Menurut dia, SPPG tersebut sudah memenuhi beberapa syarat, termasuk sistem sanitasi dan pengelolaan limbah, tetapi masih perlu melengkapi sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) sebagai standar internasional pengendalian keamanan pangan.
“Mudah-mudahan dalam waktu singkat sertifikasi HACCP dapat segera dipenuhi sehingga seluruh persyaratan yang harus dimiliki SPPG menjadi lengkap,” katanya.
Yahya juga menanggapi perubahan kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menghormati pengunduran diri kepala BGN sebelumnya karena alasan kesehatan dan berharap pejabat pengganti dapat meneruskan kebijakan strategis yang sudah berjalan.
Menurut dia, pimpinan baru BGN harus memiliki kepemimpinan kuat sekaligus kemampuan teknokratis, mengingat besarnya anggaran dan luasnya cakupan Program MBG. “Kami berharap pimpinan yang baru mampu mengelola anggaran secara efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus melanjutkan kebijakan yang sudah baik, seperti moratorium pembangunan dapur, pembaruan data penerima manfaat, efisiensi anggaran, serta peningkatan tata kelola SPPG,” ucapnya.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas nasional yang dijalankan melalui Badan Gizi Nasional. Sasaran program ini mencakup peserta didik dari PAUD hingga SMA/sederajat, serta kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Keberhasilannya bergantung pada pengelolaan SPPG sebagai dapur penyedia makanan, termasuk penerapan standar keamanan pangan, sanitasi, dan pengawasan yang ketat agar manfaat gizi bisa diterima masyarakat secara aman dan berkelanjutan.
