Banda Aceh – Cakupan Universal Health Coverage (UHC) di Aceh yang telah menjangkau sekitar 95 persen penduduk mendapat apresiasi dari Komisi IX DPR RI. Meski begitu, capaian itu dinilai belum cukup bila belum dibarengi dengan peningkatan mutu layanan, mulai dari fasilitas, infrastruktur, hingga ketersediaan tenaga kesehatan.
Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana menyampaikan hal itu saat Kunjungan Kerja Reses Komisi IX ke Provinsi Aceh, Rabu (22/7/2026). Ia menyebut angka kepesertaan UHC di Aceh sudah melampaui rata-rata nasional, namun akses yang luas tetap harus diikuti pelayanan yang memadai agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya.
“Kami mengapresiasi Pemerintah Provinsi Aceh yang telah memberikan perhatian besar terhadap UHC. Cakupannya sudah mencapai sekitar 95 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Namun akses itu tentu harus diikuti dengan sarana dan prasarana agar masyarakat benar-benar memperoleh pelayanan kesehatan yang maksimal,” kata Sri.
Di luar soal UHC, Sri menilai Aceh masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah besar di sektor kesehatan. Persoalan itu mencakup stunting, kesehatan ibu dan anak, angka kematian ibu dan bayi, cakupan imunisasi yang belum maksimal, keberadaan anak zero dose, hingga penanganan tuberkulosis atau TB.
Ia menegaskan penurunan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial. Menurut Sri, penanganan masalah tersebut membutuhkan dukungan anggaran yang cukup serta kerja bersama lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah.
“BKKBN sebagai leading sector penanganan stunting perlu terus diperkuat. Karena itu saya selalu menitipkan kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota agar program penanganan stunting menjadi prioritas bersama,” ujarnya.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting Aceh dalam beberapa tahun terakhir masih berada di atas rata-rata nasional. Situasi itu membuat Aceh memerlukan percepatan intervensi gizi, baik yang sifatnya spesifik maupun sensitif, dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan.
Sorotan lain tertuju pada kesiapan rumah sakit rujukan regional. Dari lima rumah sakit yang disiapkan untuk melayani 23 kabupaten/kota, menurut paparan yang diterima Komisi IX, baru satu yang sudah beroperasi optimal.
Sri meminta pemerintah daerah segera memetakan kebutuhan penyelesaian empat rumah sakit lainnya. Pemetaan itu, menurut dia, harus mencakup kebutuhan dokter spesialis, tenaga medis, serta dukungan alat kesehatan dari pemerintah pusat.
“Pemerintah pusat sering memberikan bantuan alat kesehatan, tetapi syaratnya SDM yang mengoperasikan harus tersedia. Karena itu harus dipetakan kapan empat rumah sakit lainnya selesai, berapa kebutuhan tenaga kesehatan dan tenaga medis, serta dukungan pusat yang diperlukan,” tegasnya.
Ia juga membuka peluang Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan spesifik untuk memperdalam berbagai persoalan layanan kesehatan di Aceh. Langkah itu, kata dia, penting agar penyelesaian masalah dapat dikawal lebih menyeluruh.
Masalah ketenagakerjaan turut menjadi perhatian. Sri mengungkap jumlah pengawas ketenagakerjaan di Aceh masih sangat terbatas, yakni hanya 26 orang untuk mengawasi ratusan ribu pekerja dan perusahaan.
Menurutnya, keterbatasan itu berpotensi menghambat efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan. Ia meminta pemerintah memberi perhatian lebih serius terhadap pemenuhan tenaga pengawas.
“Jumlah pengawas yang sangat terbatas ini tentu menjadi tantangan. Perlu ada penjelasan dan solusi bersama terkait pemenuhan tenaga pengawas, karena kewenangannya berada di pemerintah provinsi dan berkaitan dengan kebijakan ASN,” tuturnya.
Di sisi lain, Sri tetap memberi catatan positif atas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di sektor formal yang disebut telah mencapai sekitar 80 persen. Menurutnya, capaian itu menunjukkan kesadaran perusahaan sudah cukup baik, meski pengawasan masih belum optimal.
Menutup penyampaiannya, Sri meminta seluruh mitra kerja Komisi IX DPR RI, baik di pusat maupun daerah, mencatat semua persoalan yang muncul selama kunjungan untuk segera ditindaklanjuti. Ia menekankan perlunya evaluasi nyata dari kunjungan sebelumnya.
“Tahun lalu kami datang dan berharap ada perbaikan. Tahun ini kami datang lagi, tentu kami ingin melihat kemajuan. Persoalan seperti anak zero dose dan cakupan imunisasi harus benar-benar dipetakan agar penanganannya lebih tepat sasaran,” katanya.
