Jakarta – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menargetkan perampingan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara drastis, dari lebih dari 1.000 entitas menjadi sekitar 250 perusahaan. Kebijakan restrukturisasi ini diambil untuk memangkas beban operasional yang selama ini dianggap membebani keuangan negara. Meski skala perampingan tergolong masif, pemerintah menjamin tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan karyawan yang terdampak.
Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa seluruh pegawai dari BUMN yang akan digabungkan atau ditutup tetap akan dipertahankan. Mereka nantinya akan diserap ke dalam perusahaan hasil konsolidasi. Keputusan ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap tenaga kerja, mengingat inefisiensi yang terjadi di BUMN selama ini bukan merupakan kesalahan para karyawan.
“Seluruh karyawan tidak akan ada yang kita kurangi. Mereka akan menjadi bagian dari perusahaan-perusahaan hasil konsolidasi. Kita tidak mau juga menzalimi karyawan karena itu bukan salah mereka,” ujar Dony dalam keterangannya terkait rencana transformasi tersebut.
Dony merinci bahwa saat ini terdapat sekitar 1.077 perusahaan pelat merah dengan 52 persen di antaranya masih mencatatkan kerugian, dengan total akumulasi kerugian mencapai Rp20 triliun. Melalui proses streamlining yang ditargetkan rampung pada tahun 2026, pemerintah memproyeksikan penghematan hingga Rp50 triliun setiap tahunnya. Penghematan ini bersumber dari penghapusan transaksi berlapis antara induk perusahaan, anak usaha, hingga cucu usaha yang selama ini dinilai menciptakan inefisiensi biaya.
Ia menambahkan bahwa biaya tenaga kerja di seluruh BUMN tersebut hanya berkisar antara Rp2 triliun hingga Rp3 triliun per tahun. Angka tersebut dianggap jauh lebih kecil dibandingkan potensi efisiensi yang bisa dicapai setelah restrukturisasi dilakukan. “Kalau begitu saya ambil saja semua karyawannya, saya masih hemat Rp47 triliun,” tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa langkah rasionalisasi ini sangat mendesak untuk dilakukan. Menurut Presiden, banyaknya perusahaan negara yang tidak memberikan keuntungan dan hanya menghabiskan anggaran untuk biaya overhead merupakan pemborosan uang rakyat. Presiden menargetkan transformasi besar-besaran ini selesai dalam jangka waktu dua tahun ke depan.
Model efisiensi yang akan diterapkan merujuk pada keberhasilan penggabungan sejumlah subholding di lingkungan PT Pertamina (Persero). Langkah konsolidasi tersebut terbukti mampu menghasilkan efisiensi sebesar 600 juta hingga 700 juta dolar AS. Strategi serupa kini akan direplikasi ke kelompok usaha BUMN lain guna menciptakan ekosistem bisnis negara yang lebih ramping, sehat, dan kompetitif. Dengan langkah ini, pemerintah berharap BUMN dapat bertransformasi menjadi entitas yang lebih produktif dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional tanpa mengorbankan kesejahteraan para pekerjanya.
