Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi strategis kepada jajaran direksi dan komisaris bank-bank pelat merah yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mengubah paradigma bisnis perbankan dari sekadar mengejar profitabilitas menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan. Arahan tersebut disampaikan dalam pertemuan tertutup di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/6), yang dihadiri oleh 93 pimpinan puncak dari Bank Mandiri, BRI, BNI, BSI, dan BTN.
Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa Presiden menekankan perlunya perbankan BUMN memiliki dampak nyata bagi masyarakat luas. Menurut Presiden, bank-bank milik negara harus menyeimbangkan orientasi bisnis komersial dengan tanggung jawab sosial sebagai agen pembangunan nasional. Dengan total kapitalisasi pasar mencapai sekitar Rp 1.100 triliun atau setara dengan 10 persen dari total kapitalisasi pasar di Indonesia, kelima bank tersebut dinilai memiliki kekuatan fiskal yang masif untuk menggerakkan roda ekonomi nasional.
“Perbankan diminta tidak hanya mengejar dari segi laba, tetapi juga harus dirasakan kehadirannya ke masyarakat, ke rakyat,” ujar Rosan saat memberikan keterangan pers pasca-pertemuan. Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo menyoroti ketimpangan akses dan suku bunga kredit yang selama ini membebani pelaku usaha kecil dibandingkan korporasi besar.
Dalam arahannya, Presiden menuntut adanya pemerataan akses pembiayaan yang lebih adil. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diharapkan mendapatkan kemudahan akses dengan suku bunga yang lebih kompetitif, bahkan jika memungkinkan lebih rendah daripada suku bunga korporasi besar. Langkah ini diambil sebagai upaya nyata pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi domestik dari level paling bawah.
Selain isu UMKM, Presiden juga menetapkan sektor pangan sebagai fokus utama penyaluran kredit perbankan Himbara. Sektor ini dianggap krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan nasional di tengah tantangan global. Dengan mengarahkan pembiayaan ke sektor produktif seperti pangan, Presiden berharap perbankan BUMN dapat menjadi instrumen utama dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh perbankan nasional, termasuk Direktur Utama BRI Hery Gunardi, Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan, Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu, Direktur Utama Bank Mandiri Riduan, serta Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo. Turut hadir pula jajaran komisaris dari masing-masing bank, termasuk Komisaris Utama BSI Muhadjir Effendy, Komisaris BNI Febrio Nathan Kacaribu, dan Komisaris BTN Fahri Hamzah.
Melalui pertemuan ini, pemerintah menegaskan bahwa peran bank BUMN tidak boleh stagnan sebagai entitas bisnis biasa. Sebagai pemegang aset strategis, perbankan Himbara kini diposisikan sebagai garda terdepan dalam mendukung kebijakan ekonomi pemerintah yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, penguatan UMKM, serta kemandirian sektor pangan nasional. Seluruh jajaran direksi dan komisaris diharapkan dapat segera menyelaraskan strategi internal perusahaan dengan visi besar pembangunan ekonomi yang telah ditetapkan oleh Presiden.
