Jakarta – Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, memaparkan arah baru pengelolaan BUMN sebagai mesin investasi nasional dan pilar ketahanan ekonomi Indonesia. Ia menyebut Presiden menempatkan BUMN sebagai kekuatan utama agar Indonesia tidak terus bergantung pada modal asing.
Dony menjelaskan konsep itu sejalan dengan model state capitalism, yakni negara memanfaatkan perusahaan milik negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Model tersebut, kata dia, telah diterapkan sejumlah negara besar seperti Tiongkok.
“BUMN harus menjadi kontributor utama penggerak ekonomi kita. Kita harus mampu membangun investasi sendiri,” ujar Dony Oskaria saat disebuah acara pada Selasa, (21/4/2026) di Jakarta.
Ia menilai pola lama pengelolaan BUMN berjalan sendiri-sendiri atau silo-silo. Meski sama-sama milik negara, antarperusahaan tidak memiliki koneksi korporasi yang kuat.
“Dulu BUMN itu berdiri sendiri-sendiri. Tidak ada korelasi korporasi yang kuat antarperusahaan,” kata Dony.
Sebagai contoh, Pertamina, PLN, dan Bank Mandiri tidak saling terhubung secara bisnis. Akibatnya, ketika satu BUMN bermasalah, tidak ada dukungan struktural dari BUMN lain.
Menurut Dony, kondisi itu membuat banyak perusahaan negara kehilangan daya saing, bahkan berhenti beroperasi. Ia menyinggung Jakarta Lloyd serta PT INTI sebagai contoh BUMN yang pernah berjaya namun kemudian melemah.
“Banyak perusahaan besar yang dulu kita kenal, sekarang mengalami penurunan bahkan tutup,” ujarnya.
Dony menegaskan Danantara berbeda dengan sovereign wealth fund negara lain. Jika di banyak negara dana investasi berasal dari surplus fiskal, maka Danantara dibangun dari dividen hasil pengelolaan BUMN.
“Keberlanjutan Danantara sangat tergantung pada kemampuan kita mengelola BUMN,” katanya.
Ia menyebut target dividen BUMN mencapai Rp170 triliun per tahun. Dana itu akan menjadi dasar penguatan investasi nasional melalui skema pendanaan yang sehat.
“Yang diinvestasikan adalah dividen pengelolaan BUMN kita,” tegas Dony.
Dony juga menepis anggapan bahwa aset BUMN akan dijaminkan. Menurutnya, yang digunakan sebagai dasar leverage investasi adalah dividen, bukan perusahaan negara seperti Pertamina, PLN, atau Bank Mandiri.
“Jadi bukan perusahaannya, tetapi dividennya yang menjadi repayment capacity,” ujarnya.
Ia memastikan skema tersebut dibuat agar aset strategis negara tetap aman dan tidak berpindah tangan.
Untuk menjaga keamanan sistem, Danantara dibagi ke dalam dua entitas, yakni pengelola aset dan pengelola investasi. Langkah itu dilakukan agar risiko investasi tidak bercampur dengan operasional BUMN.
“Kita tidak mau risiko investasi tercampur dengan risiko pengelolaan BUMN,” kata Dony.
Dony menegaskan desain tersebut sudah disiapkan sejak awal agar Danantara memiliki tata kelola kuat dan tidak mengalami masalah seperti 1MDB.
Dengan model baru itu, pemerintah berharap Danantara mampu menjadi motor investasi besar, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia.
