Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendesak pemerintah untuk membentuk badan khusus yang menangani dampak bencana hidrometeorologi di Sumatera. Usulan ini muncul seiring dengan masifnya kerusakan yang melanda 52 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menurut Alex Indra, badan khusus ini diperlukan karena kompleksitas kerusakan akibat banjir bandang yang belum pernah terjadi sebelumnya.
“Kita punya pengalaman menangani tsunami Aceh-Nias, gempa, likuifaksi, banjir atau longsor. Namun, banjir dan longsor disertai masifnya kerusakan lingkungan, kita tak pernah mengalaminya,” ujar Alex dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (3/1/2026).
Alex menanggapi persetujuan Presiden Prabowo terkait pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kuala atas usulan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Satgas ini akan fokus pada pengerukan sungai dan pengolahan air berlumpur.
“Kami menilai Satgas ini layak ditingkatkan statusnya jadi badan khusus. Jadi, tugasnya tak sekadar mengeruk sungai, tetapi menangani dampak bencana secara lebih komprehensif serta menghilangkan kendala teknis terkait kewenangan,” tegasnya.
Alex menambahkan, bencana ini berpotensi berlangsung lebih lama karena BMKG memprediksi curah hujan tinggi masih akan terjadi hingga Maret 2025.
Dengan adanya badan khusus, pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak lagi tersebar di banyak kementerian dan lembaga.
“Untuk anggaran badan khusus, tinggal mengoordinasikannya dengan kementerian atau lembaga. Artinya, kita tidak perlu mengubah UU APBN, karena dia akan meletakkan anggaran pada satu badan khusus,” jelasnya.
Selain itu, badan khusus ini akan memberikan kepastian kepada pemerintah daerah dan penyintas bencana bahwa negara hadir secara langsung dan terencana.
Alex mencontohkan keberhasilan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias yang diakui dunia karena kepemimpinan efektif dan manajemen transparan.
“Model BRR Aceh-Nias juga telah mencatatkan prestasi tersendiri yakni mampu melakukan percepatan pembangunan infrastruktur serta SDM, bahkan mengakhiri konflik Aceh dengan GAM,” ungkapnya.
Dampak banjir di Sumatera sangat luas, meliputi fasilitas publik seperti pendidikan, rumah ibadah, fasilitas kesehatan, jalan, dan jembatan.
Tercatat 3.188 fasilitas pendidikan, 803 rumah ibadah, 215 fasilitas kesehatan, 81 ruas jalan, dan 34 jembatan terdampak banjir dan tanah longsor.
Aceh menjadi wilayah dengan kerusakan fasilitas publik terbesar, disusul Sumatera Barat dan Sumatera Utara.
Hingga Jumat (2/1/2026), jumlah korban tewas mencapai 1.157 jiwa, dengan rincian Aceh 530 jiwa, Sumatera Utara 365 jiwa, dan Sumatera Barat 262 jiwa.
Jumlah korban hilang mencapai 165 orang, terbanyak di Sumatera Barat (72 orang), Sumatera Utara (60 orang), dan Aceh (31 orang).
Sementara itu, jumlah pengungsi mencapai 380.287 jiwa, dengan jumlah terbanyak di Aceh (356.658 jiwa).
