Jakarta – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi, mengkritik pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dan tulisan wartawan senior Edy Mulyadi yang dinilainya berlebihan dan berpotensi memecah belah publik.
Habib Syakur menilai, narasi yang dibangun keduanya seolah Indonesia dalam keadaan abnormal secara konstitusional. Padahal, roda pemerintahan berjalan normal, penanganan bencana terus dilakukan, dan institusi negara berfungsi sebagaimana mestinya.
“Jangan memprovokasi publik dengan opini yang menebar ketidakpercayaan pada negara. Presiden bekerja, Kapolri bekerja. Jangan seolah-olah negara ini tidak punya sistem, lalu diputuskan hanya berdasarkan asumsi pribadi,” tegas Habib Syakur di Jakarta.
Ia menilai, pernyataan Gatot Nurmantyo yang menyebut “Presiden bukan Prabowo, tetapi Listyo Sigit” merupakan pembelokan opini yang terlalu jauh dan bersifat destruktif.
Terkait kritik Edy Mulyadi yang menarasikan Presiden lamban dan Kapolri bertindak seolah simbol kekuasaan, Habib Syakur menegaskan hal itu mengabaikan fakta di lapangan. Pemerintah disebut sedang bekerja keras menangani bencana secara bertahap dan sistematis.
“Di lapangan, Polri dan TNI bekerja siang malam. Presiden mengoordinasikan kebijakan nasional. Tapi ada pihak yang lebih senang menggoreng drama ketimbang melihat data dan kerja nyata. Ini bukan sikap intelektual yang sehat,” kata Habib Syakur.
Ia juga menilai, tudingan bahwa Kapolri bertindak arogan dan Presiden membiarkan pelanggaran konstitusi merupakan tuduhan tanpa dasar hukum.
Habib Syakur mengingatkan agar figur publik seperti Gatot Nurmantyo maupun Edy Mulyadi tidak terus-menerus menyeret publik ke dalam ketegangan politik yang tidak perlu. Bangsa saat ini membutuhkan ketenangan, kolaborasi, dan kepercayaan terhadap institusi.Jakarta – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi, mengkritik pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dan tulisan wartawan senior Edy Mulyadi yang dinilainya berlebihan dan berpotensi memecah belah publik.
Habib Syakur menilai narasi yang dibangun keduanya seolah Indonesia dalam keadaan abnormal secara konstitusional. Padahal, roda pemerintahan berjalan normal, penanganan bencana terus dilakukan, dan institusi negara berfungsi sebagaimana mestinya.
“Jangan memprovokasi publik dengan opini yang menebar ketidakpercayaan pada negara. Presiden bekerja, Kapolri bekerja. Jangan seolah-olah negara ini tidak punya sistem, lalu diputuskan hanya berdasarkan asumsi pribadi,” tegas Habib Syakur di Jakarta.
Ia menyebut pernyataan Gatot Nurmantyo yang menyebut “Presiden bukan Prabowo, tetapi Listyo Sigit” sebagai pembelokan opini yang terlalu jauh dan bersifat destruktif, bukan kritik membangun.
Terkait kritik Edy Mulyadi yang menyebut Presiden lamban dan Kapolri bertindak seolah simbol kekuasaan, Habib Syakur menegaskan hal itu mengabaikan fakta di lapangan. Pemerintah disebut sedang bekerja keras menangani bencana secara bertahap dan sistematis.
“Di lapangan, Polri dan TNI bekerja siang malam. Presiden mengoordinasikan kebijakan
