Jakarta – Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna DPR pada Rabu, 20 Mei 2026, menunjukkan komitmen terhadap demokrasi sekaligus memberi sinyal optimisme bagi masa depan Indonesia. Ia menyebut arah politik yang disampaikan Prabowo mencerminkan keberlanjutan semangat reformasi.
Dalam konferensi pers di kawasan SCBD, Jakarta, Kamis, 21 Mei 2026, Haris bahkan menyatakan pidato itu melampaui sejumlah gagasan dan gerakan sosial yang lahir pada masa Orde Baru hingga Reformasi. “Kalau kita bandingkan dengan pidato politik Presiden Prabowo dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei di DPR kemarin, saya kira itu adalah pidato yang sudah melampaui gagasan, pandangan, pikiran dan gerakan sosial sepanjang Orde Baru dan Reformasi,” ujarnya.
Haris juga menilai program pemerintahan Prabowo-Gibran masih berada dalam jalur amanat Reformasi 1998 dan konstitusi. Menurut dia, agenda demokratisasi ekonomi sebagaimana termuat dalam UUD 1945, terutama Pasal 33, tetap dijalankan pemerintah saat ini.
Ia mencontohkan langkah penyitaan aset-aset koruptor sebagai bagian dari upaya menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat. Haris mengaitkan hal itu dengan sejumlah perkara, termasuk kasus CPO yang melibatkan Wilmar Group serta dugaan keterlibatan makelar kasus di Mahkamah Agung, Zarof Ricar.
“Mandat ini telah dijalankan oleh Presiden Prabowo. Para pelaku gerakan reformasi pasti masih ingat slogan ‘Sita Harta Koruptor untuk Subsidi Rakyat’ tertulis di spanduk-spanduk bertebaran dan menggema dalam pidato-pidato di setiap mimbar unjuk rasa. Presiden Prabowo menegaskan uang hasil sitaan hasil kejahatan korupsi tersebut akan digunakan untuk kepentingan rakyat,” kata Haris.
Selain itu, 98 Resolution Network menegaskan pemerintah tidak memangkas anggaran pendidikan. Haris mengatakan porsi pendidikan justru naik setiap tahun dan tetap mengikuti ketentuan konstitusional sebesar 20 persen dari APBN.
Terkait program Makan Bergizi Gratis, Haris menepis anggapan bahwa dananya diambil dari pos pendidikan. Ia menegaskan anggaran program tersebut berasal dari realokasi dan efisiensi pada TKD non-pendidikan serta dana daerah yang sebelumnya mengendap.
“Anggaran MBG tidak diambil dari anggaran pendidikan, melainkan hasil realokasi dan efisiensi dari TKD Non-Pendidikan dan anggaran daerah sebelumnya mengendap,” ujarnya.
Haris menambahkan, pihaknya akan terus mengawasi jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran. Mereka, kata dia, mendorong agar pemberantasan korupsi dilakukan lebih progresif, terutama untuk kasus yang menyangkut sumber pendapatan negara.
“Pendekatan pemberantasan korupsi lebih progresif terkait korupsi terhadap sumber pendapatan atau penerimaan negara sejalan dengan mandat reformasi,” tutur Haris.
Ia menilai selama ini pemberantasan korupsi terlalu terkonsentrasi pada korupsi belanja negara, padahal nilai kerugian dari korupsi pada sisi penerimaan negara jauh lebih besar. “Selama ini pemberantasan korupsi hanya fokus pada korupsi belanja negara yang nilainya tidak sebesar korupsi terhadap sumber pendapatan atau penerimaan negara,” pungkasnya.
